Alokasi Dana Desa Tak Maksimal, Pemerintah Banyak Bangun Mercusuar
Menurutnya, pada tahun ini jumlah alokasi dana bantuan untuk desa hanya sekitar Rp 21 triliun untuk seluruh desa yang ada
Penulis: Wahyu Aji
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politisi PAN Tjatur Sapto Edy menilai pemerintah masih belum maksimal dalam mengalokasikan dana bantuan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Disela kunjungan saat reses di Magelang, Jawa Tengah, Selasa (17/3/2015), Tjatur mengatakan, pemerintah justru lebih fokus membangun mercusuar daripada memaksimalkan desa yang tertinggal.
Menurutnya, pada tahun ini jumlah alokasi dana bantuan untuk desa hanya sekitar Rp 21 triliun untuk seluruh desa yang ada.
"Artinya setiap desa itu hanya mendapat bantuan sekitar Rp 280 juta, sebesar Rp 240 juta untuk bantuan desa, Rp 40 juta untuk dana pelatihan aparat desa," kata Tjatur dalam keterangan yang diterima media.
Tjatur mengatakan, beberapa waktu lalu ada beberapa perwakilan kepala desa yang mendatangi DPR. Mereka menuntut, agar pemerintah dapat merealisasikan dana bantuan desa sesuai dengan amanat UU Desa yakni sebesar Rp 1 miliar/desa.
"Saya pun meminta agar para kepala desa ini dapat bersabar," katanya.
Tjatur juga mengingatkan, agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan amanat UU. Jangan sampai, dana APBN yang kini telah dianggarkan justru dialihkan untuk pembangunan mercusuar dalam jumlah yang banyak.
Lebih lanjut Tjatur menambahkan, proyek pembangunan mercusuar sebelumnya memang sudah dicanangkan di dalam Masterplan Perluasan dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Adapun sumber dana pembangunan proyek itu berasal dari BUMN dan dari luar modal APBN.
"APBN justru harusnya difokuskan untuk menstimulus pembangunan desa guna mendorong perekonomian. Bukan untuk pembangunan mercusuar yang kini anggarannya mencapai Rp 100 triliun yang dianggarkan di Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.