Demokrat Menolak Hak Angket Menteri Yasonna
"Demokrat tidak ikut, penjelasannya ya itu kan urusan internal Golkar," kata Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat di DPR RI menyatakan tidak ikut mengajukan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Wacana hak angket tersebut terkait dugaan adanya intervensi Yasonna terhadap kisruh Partai Golkar dan PPP.
"Demokrat tidak ikut, penjelasannya ya itu kan urusan internal Golkar," kata Ketua Harian Demokrat Syarief Hasan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (23/3/2015).
Demokrat, kata Syarief, tak akan mencampuri urusan interal partai lain. Kisruh Golkar, ujarnya, diselesaikan sesuai UU Parpol. "Silahkan sebaiknya diselesaikan internal sendiri jangan oleh partai lain," katanya.
Hal yang sama juga terjadi di PPP. Dimana konflik tersebut bersifat internal. "Jangan ikut campur tangan masalah internal, itu diatur UU Parpol," kata Syarief.
Sebelumnya, Golkar kubu Aburizal Bakrie tetap menggulirkan hak angket terhadap Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Ketua DPP Golkar versi Munas Bali Tantowi Yahya mengatakan pihaknya tetap menjalankan hak angket dengan dukungan dari fraksi lain.
Tantowi mengatakan hak angket bukanlah sesuatu yang istimewa dan menakutkan.
Pihaknya hanya ingin melakukan pendalaman terhadap langkah-langkah yang dilakukan Menteri Yasonna terkait kisruh Golkar, "Itu adalah hak yang melekat pada anggota dewan," imbuhnya.
Sedangkan PDIP menyatakan wacana pengajuan hak angket kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tidak tepat. Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan posisi politik PDIP sebagai pengusung serta kekuatan penopang utama pemerintah.
"Hak angket kan untuk penyelidikan terhadap yang strategis terkait hajat hidup orang banyak. Hak penyelidikan harus digunakan secara hati-hati," imbuh Hasto ketika dikonfirmasi, Rabu (18/3/2015).
Menanggapi wacana tersebut, PDIP akan melakukan advokasi politik di parlemen. Namun bukan dilatarbelakangi Yasonna sebagai Politisi PDIP.
"Tetapi karena Menkumham telah laksanakan perintah UU dan jalankan keputusan sesuai UU. Sebagai parpol yang pegang konstitusi, ketika pemerintah bertindak atas nama UU maka kami dukung penuh," imbuhnya.
