TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepakat untuk bekerjasama terkait maraknya korupsi sumber daya alam.

Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengungkapkan banyak misi KPK yang dibawa oleh senator DPD ke daerah. Dirinya menilai DPD dianggap punya akses langsung melihat permasalahannya.

"Banyak yang harus dibenahi, termasuk tentang tumpang tindih perijinan, dan itu bisa diperbaiki dengan meminjam tangan anggota DPD. Beliau punya akses mengatasi kebuntuan di daerah," kata Ruki di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2015).

Menurutnya, sejumlah dugaan korupsi di sektor sumber daya alam terjadi mulai dari perijinan tambang hingga penerimaan pajak dari sektor perikanan banyak yang belum terjamah.

Untuk itu, Ruki berharap pembaharuan MoU dengan DPD ini mampu memperbaiki kemakmuran rakyat.

"Kita sampaikan ke DPD dengan harapan bersama-sama untuk perbaikan lingkungan demi kemakmuran rakyat. Kita siap perbaiki MoU dengan muatan-muatan yang lebih bermanfaat untuk kepentingan negara. Banyak hal yang ditipkan, penguatan lembaga KPK, bisa minta bantuan beliau-beliau," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman mengaku bakal mendukung KPK untuk memberantas korupsi.

"Kami ingin mendukung KPK di barisan terdepan dalam pemberantasan korupsi. Korupsi musuh kita bersama," kata Irman.