Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan ujian nasional (UN) online harus mempertimbangkan pengkajian ulang. Penyebab utamanya adalah infrastruktur yang masih belum merata.

"Pemerintah harus memastikan infrastruktur yang baik kepada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan UN Online ini.
Meski sifatnya pilot project, pemerintah harus benar-benar memerhatikan kesiapan infrastruktur. Jangan sampai UN
Online menjadikan anak didik menjadi kelinci percobaan," kata anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati dalam
keterangan yang diterima, Senin (30/3/2015).

Anggota Fraksi PPP ini menyebutkan, ketersediaan jaringan internet harus dipastikan tersedia dengan baik. Selain
itu, kekhawatiran sejumlah siswa akan jaringan internet yang lelet harus dijawab oleh pemerintah dalam hal ini
Kemendikbud bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Apalagi, saat ini peringkat kecepatan internet di Indonesia anjlok menjadi ranking ke 122 yang sebelumnya
peringkat ke 77 di antara negara-negara lainnya," katanya.

Menurutnya, dalam penyelenggaraan UN Online untuk 500 sekolah SMA/SMK yang akan digelar 13 sampai 15 April 2015,
yang harus diperhatikan juga soal ketersediaan listrik yang mati tanpa ada pemberitahuan, juga harus dipastikan
aman saat penyelenggaraan UN Online.

Jangan sampai saat ujian digelar terjadi pemadaman listrik. Kemendikbud harus melakukan koordinasi yang baik
dengan pihak PLN.

"Di atas semua itu, penyelenggaraan UN Tahun 2015 ini harus berjalan lancar dan tertib. Peristiwa keterlambatan
pelaksanaan UN pada tahun 2013 lalu di beberapa daerah akibat persoalan teknis jangan sampai terulang kembali,"
katanya.