TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional harus bisa mengubah paradigma dari yang selama ini cenderung bersikap priyayi menjadi melayani.

"Selama ini pandangan masyarakat terhadap BPN terlalu priyayi. Padahal, kementerian ini harus maksimal melayani masyarakat dalam urusan pengadaan tanah," kata Ketua Umum Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati Kementeri ATR/BPN, Hanifah Ferry, dalam Seminar Sehari Parenting dengan topik Cerdas Emosi dan Bersikap Dewasa untuk Menghadapi Multiperan Wanita, di Jakarta, Selasa (31/3/2015).

Hanifah yang merupakan istri Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan ini melanjutkan bahwa mengubah paradigma itu akan berhasil jika peran perempuan di Kementerian ATR dimaksimalkan.

"Harus ada peran perempuan untuk mengubahnya," ujarnya.

Menurutnya, lewat peran perempuan, laki-laki bisa mengerti bagaimana cara melayani. Hanifah mencontohkan bagaimana istri telaten mengayomi anak ketika suaminya bekerja. Istri harus bisa mendukung kinerja suami yang cukup beras.

"Karena, persoalan tata ruang dan tanah itu bukan pekerjaan gampang. Kementerian ini harus mendahulukan hak rakyat dalam hal tanah. Kalau tidak ada peran istri, persoalan seperti ini akan susah," katanya.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Ferry Mursyidan Baldan mengatakan kementeriannya tengah membangun keseimbangan antara kantor dan rumah tangga. Bahkan Ferry mempunyai kebijakan terhadap kaum perempuan yang bekerja di Kementerian ATR.

Seperti, pegawai perempuan yang sedang hamil lima bulan ke atas tidak boleh terlalu lelah dan diberikan keringanan untuk tiba lebih lambat dan mempercepat pulang.

"Begitu juga yang sedang menyusui," kata Ferry.

Langkah yang bakal diambil kedepan, Ferry akan menempatkan pegawai perempuannya untuk tinggal tak jauh dengan keluarga. "Mereka tak boleh terlalu jauh dari anak-anaknya," katanya.