Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Poempida: Pernyataan Koordinator GIB Soal Jokowi-JK Tendensius

jika memang kebijakan pemerintah dilakukan oleh seorang Presiden tanpa melibatkan Wakil Presiden, maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi

Penulis: Yulis Sulistyawan
zoom-in Poempida: Pernyataan Koordinator GIB Soal Jokowi-JK Tendensius
Tribunnews/Herudin
Mantan anggota DPR RI, Poempida Hidayatullah menjadi pembicara dalam sebuah diskusi di Kantor DPP Partai Hanura, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2014). Diskusi terbuka ini bertemakan Revolusi Mental, Pemuda, dan UU Pilkada . TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar, Poempida Hidayatulloh menyebut pernyataan Adhie Massardi tendensius dan perlu diluruskan.

Adhie Massardi yang juga Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) sebelumnya menyebut ekspektasi publik soal Wapres Jusuf Kalla (JK) yang diyakini akan bisa menjadi mentor yang baik terhadap Joko Widodo tampaknya semakin pupus.

"Saya melihat bahwa pendapat tersebut sangatlah tendensius dan tidak seimbang. Oleh karena itu perlu diluruskan," ujar Poempida dalam pernyataannya, Sabtu(4/4/2015).

Menurutnya, jika memang kebijakan pemerintah dilakukan oleh seorang Presiden tanpa melibatkan Wakil Presiden, maka kebijakan tersebut tetap sah secara konstitusi.

Dari sejak Indonesia berdiri dan mempunyai pemerintahan sudah banyak sekali kebijakan presiden yang diputuskan tanpa melibatkan Wakil Presiden.

"Bahkan pada zaman Presiden Habibie, Presiden membuat kebijakan sendiri, karena memang tidak ada Wakil Presidennya," jelasnya.

Ditegaskan Poempida, jika kemudian proses pemakzulan dilakukan secara paket Presiden dan Wakil Presiden, ini pun tidak dapat dibenarkan.

Berita Rekomendasi

Karena pada dasarnya institusi Presiden jelas berbeda dengan Wakil Presiden.

"Jika terjadi kesalahan pembuatan kebijakan dilakukan oleh Presiden, tidaklah serta merta menjadi tanggung jawab Wakil Presiden atau pun sebaliknya," katanya.

Diwartakan sebelumnya, Adhie M. Massardi menilai JK semakin terlihat ketidakmampuannya dalam memimpin dan menyelesaikan isu-isu krusial permasalahan yang dihadapi bangsa.

Contoh, inflasi dan kenaikan bahan pokok, gas dan BBM.

"JK hanya bagian dari persoalan di pemerintah Jokowi," kata koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) ini.

Jika sudah begini, wacana untuk menurunkan Jokowi karena tidak mampu menjadi presiden dan digantikan dengan JK sama sekali bukan solusi.

"Kalau mau diganti atau diturunkan yang diturunkan satu paket," demikian Adhie.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas