TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Terbongkarnya dugaan perdagangan orang yang dialami seorang remaja Bogor berusia 14 tahun yang dipekerjakan di diskotek di Kelapa Gading, Jakarta semakin membuka tabir bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau  trafficking  yang merupakan kejahatan kemanusian kini semakin mudah dilakukan.

Kota-kota besar seperti Jakarta yang identik dengan ramainya kehidupan malam dan tempat-tempat hiburan menjadi tujuan perdagangan orang.

Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama diminta tegas mencegah Jakarta dijadikan tujuan  trafficking.

Di Jakarta, selain dipekerjakan di tempat hiburan malam sebagai PSK, korban  trafficking dijadikan PRT, pengemis, buruh, dan pengedar narkoba.

Wilayah seperti Mangga Besar, Rawa Bebek, Blok M, Kali Jodo, dan Ciracas menjadi konsetrasi atau tempat penerimaan korban trafficking. Mayoritas korban adalah anak dan perempuan.

“Saya harap Pak Ahok tegas dalam pemberantasan trafficking  di Jakarta, setegas saat dia bicara korupsi ,” kata Wakil Ketua Komite III DPD yang membidangi perlindungan anak Fahira Idris di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (06/04).

Fahira mengatakan, perdagangan orang adalah pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat kejahatan kriminal luar biasa.

Dengan demikian mulai dari pencegahan, penanganan, hingga sanksi hukumnya juga harus luar biasa sehingga membuat orang takut melakukan tindakan pidana ini.

Tetapi yang terjadi sekarang, kelihatannya perdagangan orang semakin mudah dan terjadi di sekitar kita.

Jika tidak ingin diidentikkan sebagai kota tempat tujuan perdagangan manusia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus punya rencana aksi pencegahan trafficking.

Salah satunya rutin melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam dan menindak  tegas tempat hiburan malam yang memperkerjakan anak di bawah umur.

Fahira juga menyoroti minimnya aksi intelijen dalam mengendus perdagangan manusia, padahal BIN adalah salah satu anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Jadi selain narkoba, yang dirazia juga ada-tidak indikasi trafficking  terutama di tempat hiburan malam. Jika ada, tutup tempat hiburannya. Seret pemiliknya ke pengadilan. Ini kejahatan luar biasa. Masa depan anak-anak kita rusak. Polisi harus bisa bongkar sindikat perdagangan orang ini,” tegas senator Asal Jakarta ini.

Jika melihat kronologis yang yang dipaparkan KPAI, mulai dari proses, cara, dan tujuan oknum yang membawa korban ke Jakarta, Fahira memastikan apa yang terjadi pada remaja Bogor ini sudah bisa dikelompokkan sebagai TPPO.

“Kalau dilihat dari prosesnya ada tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan. Kalau melihat caranya juga ada bujuk rayu, penipuan dan pemalsuan dokumen. Tujuannya juga memenuhi TPPO," katanya.

Dan terakhir, korban di bawah 18 tahun. "Jadi ini jelas TPPO. Saya sangat mengapresiasi gerak cepat KPAI membongkar kejahatan ini,”ungkap perempuan yang juga aktivis perlindungan perempuan dan anak ini.

Menurut Fahira, saat ini pelaku perdagangan manusia menggunakan berbagai cara untuk melancarkan aksinya.

Modusnya mulai dari yang mudah diidentifikasi misalnya pengiriman tenaga kerja ke luar kota maupun luar negeri.

Ia juga mengingatkan adanya praktek trafficking dengan kedok kegiatan-kegiatan resmi seperti duta seni budaya, kontes kecantikan, ajang pencarian bakat, pertukaran pelajar.

"Ada juga dengan jalan pengangkatan anak hingga berpura-pura berbaik hati mencarikan pekerjaan menarik dengan gaji menggiurkan sampai tawaran perjalanan wisata gratis," katanya.

Menurutnya, traficking ini menjadi kompleks, karena semua orang bisa menjadi pelaku TPPO. "Bahkan orang terdekat sekalipun, yang seharusnya melindungi. Makanya sosialisasi dan advokasi menjadi penting dan ini tugas negara,” tegas Ketua Yayasan Anak Bangsa Berdaya dan Mandiri (ABADI) ini.

Fahira Idris mensyinyalir masih banyak tempat hiburan malam di Jakarta yang memperkerjakan anak-anak perempuan korban perdagangan orang.

Ini sesuai pengakuan remaja asal Bogor yang menyatakan bahwa selain dirinya ada beberapa remaja lain di tempat penampungan.