TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengajar Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung, Firman Manan mengatakan, kongres PDI-P di Bali pada 9-12 April mendatang memiliki nilai strategis bagi partai berlambang banteng itu.

PDI-P berkepentingan untuk menyukseskan visi Presiden Jokowi untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian, serta merealisasikan 9 agenda prioritas pemerintahan yang termaktub dalam Nawacita.

“Saya kira kongres nanti akan meneguhkan posisi PDI-P sebagai partai yang pemerintah. Bagaimanapun, keberhasilan pemerintahan Jokowi dalam merealisasikan visi misinya selama lima tahun ke depan akan berdampak positif bagi relasi PDI-P dengan rakyat,” ujar Firman Manan, Selasa (7/4/2015).

Selain itu, kata Firman, kongres nanti juga meneguhkan komitmen Presiden Jokowi untuk mendapatkan dukungan politik secara optimal dari PDI-P.

Hal itu hanya dapat dilakukan apabila Presiden membangun komunikasi politik yang efektif dengan kader-kader PDIP.

Sejumlah hal penting yang harus diperhatikan terkait relasi dengan publik dan kekuatan-kekuatan politik dalam konteks sistem presidensial. Hal penting itu adalah kemampuan untuk merawat dukungan publik karena presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Demikian pula PDI-P yang menjadi besar karena tingginya kepercayaan publik.

“Presiden dan PDI-P harus terus meneguhkan komitmen untuk selalu berjuang membela kepentingan rakyat dengan menginisiasi berbagai kebijakan dan program yang pro rakyat. Selain itu membangun komunikasi dengan publik termasuk mengantisipasi timbulnya sentimen negatif publik apabila pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak populis,” katanya.

Firman menambahkan, kemampuan mengelola dukungan politik di DPR sangat penting untuk meminimalisir kebuntuan politik yang akan mengganggu stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu perlu ada inisiatif Presiden membuka komunikasi politik dengan seluruh kekuatan politik di DPR.

PDIP sebagai partai pemerintah juga harus berinisiatif mengkoordinasikan dukungan politik dari partai politik di DPR untuk mendukung kebijakan dan program yang diinisiasi oleh pemerintah.

Dengan demikian, kata Firman, berbagai agenda politik dan pemerintahan yang sedang dan akan dilaksanakan berjalan tanpa hambatan.

“Kader-kader PDIP khususnya yang duduk di DPR juga dapat memberikan informasi dan masukan kepada presiden tentang dinamika politik terbaru di DPR. Tujuannya agar Presiden dapat mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi dalam relasi dengan parlemen,” tandasnya.