TRIBUNNEWS.COM, BALI - Panitia pelaksana menerapkan prosedur serta pengamanan yang ketat untuk penyelenggaraan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang bakal digelar 8-12 April di hotel Inna Grand Bali Beach (IGBB) Sanur, Denpasar.

Prosedur ketat itu antara lain tercermin dari “penyaringan” atau screening yang dilakukan oleh panitia bekerjasama dengan pihak hotel yang menjadi tempat menginap peserta resmi.

Langkah ini dilakukan, tampaknya terkait dengan hasil sensus CSIS tentang adanya 30 persen suara DPC PDIP di seluruh Indonesia yang memilih figur selain Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum.

“Pengetatan ini untuk mencegah masuknya penyusup dan gangguan keamanan saat kongres. Kami mesti mengamankan hasil Rakernas yang secara aklamasi mendaulat kembali Ibu Megawati sebagai ketua umum. Indikator keberhasilan kongres ini kan adalah amanat Rakernas dijalankan. Selain itu, antisipasi pengamanan juga demi menjaga citra Bali sebagai daerah pariwisata,” tandas Dewa Made Mahadnyana, Ketua Bidang Akomodasi pada Panitia Daerah Kongres IV PDIP, Senin (6/4/2015), di Denpasar.

Selain pemberlakuan prosedur yang ketat sebagai peserta kongres, panitia juga meminta pimpinan PDIP di daerah-daerah untuk tidak mengerahkan simpatisan ke arena kongres, karena bisa menimbulkan kerawanan dari sisi keamanan.

Menurut Dewa Jack, panggilan akrab Dewa Made Mahadnyana, pihak panitia telah bekerjasama dengan sejumlah hotel untuk penginapan peserta. Kepada mereka, panitia meminta untuk melaporkan setiap ada tamu lokal yang menginap di hotel selama kongres.

Pelaporan berlaku tidak hanya bagi partisipan kongres, tapi juga tamu lokal lainnya yang menginap di 12 hotel yang jadi penginapan peserta.

“Ini sudah disepakati dengan manajemen 12 hotel yang bekerjasama dengan panitia,” imbuh Dewa Jack.
Kebijakan tersebut, menurut Dewa Jack, berdasarkan kesepakatan panitia lokal dan instruksi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP untuk mencegah masuknya penyusup yang tidak diinginkan di kongres, serta sebagai antisipasi atas kemungkinan gangguan keamanan.

Seperti diketahui, sensus oleh lembaga penelitian Center for Strategic and International Studies (CSIS) terhadap pengurus PDIP di Indonesia pada 16-19 Februari 2015 menunjukkan, dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai itu tak lagi bulat.

Ada sekitar 30 persen suara di kepengurusan PDIP di daerah yang sudah berani terang-terangan tidak lagi menyebut nama Megawati sebagai calon ketua umum untuk periode 2015-2020. Ketua Umum PDIP untuk periode tersebut akan dikukuhkan di Kongres IV PDIP di Bali kali ini.

Sensus CSIS tersebut dilakukan dengan mewawancarai 28 Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah/tingkat provinsi) dan 467 Ketua DPC (Dewan Pimpinan Cabang/tingkat kota-kabupaten) di seluruh Indonesia. Wawancara berlangsung pada 16-19 Februari 2015 lalu.

Keterbukaan para pengurus DPC PDIP yang diwawancara CSIS secara tatap muka dalam sensus itu cukup mengejutkan. Sebab, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Semarang, Jawa Tengah, pada 19 September 2014 telah menegaskan secara aklamasi keinginan partai untuk menetapkan Megawati sebagai ketua umum kembali.

Meskipun menurut sensus CSIS itu dukungan terhadap Megawati tidak utuh, namun hasil sensus yang sama juga menunjukkan bahwa Megawati masih menjadi kandidat ketua umum terkuat dibanding figur-figur lain di internal PDIP. Sebanyak 320 DPC (68,5 persen) masih menyebut nama Megawati sebagai calon ketua umum PDIP periode 2015-2020.