TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Soekowati, meminta Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bersama-sama dengan partai pengusung lainnya dan terutama Jokowi-JK sendiri, harus ikut bertanggung jawab atas terwujudnya cita-cita, visi misi Trisakti dengan 9 agenda prioritas Nawacita, yang dicanangkan Jokowi-JK.

“Untuk itu kami menghimbau agar Kongres PDIP mengukuhkan atau mempertegas komitmen itu. Mengingat visi misi Trisakti tersebut sudah didukung kurang lebih 53 persen rakyat yang berhak memilih, dan bahwa Presiden-Wakil Presiden adalah satu paket dengan partai pendukung adalah konsekuensi pelaksanaan UUD pasal 6A ayat 2 dan UU Pilpres 42/2008,” kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/5/2015).

Menurut mantan anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI periode 1987 – 1992 ini, siapa yang mencoba memisahkan antara partai pengusung dengan Presiden-Wakil Presiden terpilih adalah pengkhianat Konstitusi (UUD).

Harapan lain Edwin dalam konggres IV PDIP, adanya keputusan yang mendesak Jokowi-JK secara sungguh-sungguh melaksanakan visi misi Trisakti dengan 9 agenda prioritas dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 45.

“Kami juga menghimbau agar Kongres IV PDIP juga ada keputusan rekomendasi agar Presiden Jokowi memperbaiki komunikasi dan komitmen dengan partai pendukung, khususnya PDIP. Presiden Jokowi juga harus segera mengganti pembantu-pembantunya dari Menteri sampai Eselon yang terendah, yang menghambat program Trisakti dan Nawacita, yang juga membawa agenda-agenda diluar Ideologi Pancasila, UUD dan NKRI.

Karena sangat membahayakan keutuhan bangsa” tandas pria yang pernah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 1999 ini.

Kemudian yang tidak mampu atau tidak cakap. Lalu yang merupakan warisan rezim terdahulu yang cenderung menyabot kebijakankebijakan pemerintah baru, agar pemerintahan Jokowi-JK dianggap gagal.

Edwin juga mendesak, dalam konggres IV PDIP ada keputusan yang memperteguh komitmen seluruh kader PDIP agar taat dan siap menjalankan amanat ideologi partai yaitu pengamalan Pancasila 1 Juni 1945 dan UUD 45 dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa bernegara, dari tingkat ranting sampai DPP dan kader partai yang menjabat diseluruh.

Lembaga-Lembaga negara dan pemerintahan dari Presiden sampai ke tingkat yang paling rendah.

Jadi, tegas Edwin, PDIP sebagai partai ideologi di pemerintahan harus jadi lokomotif pembangunan bangsa, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
“ Mengingat saat ini kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sangat liberalistik, yang orang cenderung berperilaku individual dan hedonis,” kata Edwin.

Semuanya itu, menurut Edwin, terlihat dari kurangnya kesetiakawanan, tidak adanya prinsip gotong royong. “Yang kalau dibiarkan maka bisa dipastikan Indonesia akan menjadi negara yang gagal. Oleh karenanya PDIP harus jadi leader dalam pembangunan bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945,” ujarnya.