TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap seorang politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam suatu operasi tangkap tangan di Bali, Kamis (10/4/2015) malam.

Operasi itu dilakukan di sela-sela pelaksanaan Kongres PDIP di Bali.

Bendera PDIP yang marak di Bali saat pelaksanaan Kongres PDIP.

Tribunnews.com sebelumnya memberitakan, politisi itu ditangkap KPK saat melakukan transaksi suap di sebuah hotel bintang di Sanur, Bali, dan suatu operasi tangkap tangan (OTT).

LIHAT: KPK Ciduk Anggota DPR Saat Transaksi Suap di Hotel di Sanur

Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari membenarkan bahwa ada kadernya yang ditangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia mengatakan, kader tersebut berasal dari Maluku.

"Benar (kader PDIP) dari Maluku," ujar Eva saat dihubungi Kompas.com, Jumat (10/4/2015) dini hari.

Eva Kusuma Sundari

OTT dilakukan pada saat Kongres PDIP di Bali dilakukan. Eva mengaku hanya satu kadernya yang ditangkap oleh KPK.

Padahal, berdasarkan informasi yang dihimpun, objek tangkap tangan KPK di Kongres PDIP lebih dari satu orang.

Saat dikonfirmasi, pimpinan sementara KPK Johan Budi tidak membenarkan mau pun membantah adanya operasi tangkap tangan tersebut.

"Nanti akan dijelaskan setelah semuanya," ujar Johan.

Namun, Johan enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai operasi tersebut. Hingga saat ini, belum ada pernyataam resmi dari pihak KPK terkait operasi tangkap tangan tersebut.

Menurut sumber Kompas.com, OTT dilakukan di sebuah hotel di Sanur, Bali.

OTT tersebut diduga menangkap seorang anggota Dewan, ada juga seorang perwakilan dari PN Jakarta Selatan.

Dalam OTT tersebut, diduga anggota Dewan itu berusaha menyuap anggota PN Jaksel sebesar 40.000 dollar AS.

Direncanakan pada pagi ini para tersangka akan dibawa ke Jakarta.

Anggota dewan itu ditangkap di sebuah hotel mewah di Sanur, Denpasar, Bali dalam operasi tangkap tangan setelah tim KPK membuntuti sang anggota dewan sejak beberapa waktu yang lalu.

FOTO: TRIBUNNEWS/HERUDIN
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bersama komunitas masyarakat berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2015). Dalam aksinya, pengunjukrasa membawa berbagai kelengkapan seperti sayur mayur, cangkul, ikan, dan bendera kuning untuk mendesak pemerintahan Jokowi-JK menghentikan kriminalisasi terhadap KPK dan memperbaiki perekonomian masyarakat akibat naiknya harga barang kebutuhan pokok.  

Saat transaksi suap dilakukan, tim langsung menggerebek dan menangkap sang anggota dewan.

Anggota dewan itu pun tak bisa berkutik saat ditangkap. Apalagi, di hadapannya ada bukti uang suap ratusan juta rupiah yang tidak bisa disembunyikan saat KPK menangkapnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pimpinan KPK.(*)