TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Prof Ikrar Nusa Bhakti tak habis pikir dengan langkah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang mengangkat Puan Maharani sebagai Ketua DPP bidang Politik dan Keamanan namun lalu dinonaktifkan.

"Mega mengangkat Puan (jadi Ketua DPP) dan menonaktifkan. Kenapa diangkat kalau begitu? Siapa yang jadi pelaksana harian kalau Puan nonaktif?" kata Ikrar dalam diskusi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4/2015).

Padahal menurut Ikrar, jabatan yang diemban oleh Puan di kepengurusan PDI Perjuangan cukup penting. Dan menurutnya, sangat disayangkan jika tidak ada pelaksana harian yang menjalankan tugas Ketua DPP bidang Politik dan Keamanan tersebut.

"Buat apa angkat orang ditaruh di posisi sangat penting lalu dinonaktifkan. Harusnya angkat saja orang yang bisa menjalankan mandat partai," tuturnya.

Berikut susunan pengurus DPP PDIP periode 2015-2020:

1. Ketum : Megawati Soekarnoputri
2. Ketua bid Kehormatan Partai : Komarudin Watubun
3. Ketua bid Pemenangan Pemilu : Bambang Dwi Hartono
4. Ketua bid Ideologi dan Kaderisasi : Idam Samawi
5. Ketua bid Keanggotaan dan Organisasi : Djarot Syaiful Hidayat
6. Ketua bid Politik dan Keamanan : Puan Maharani (non aktif karena jadi menteri)
7. Ketua bid Hukum HAM dan Perundang-undangan : Trimedya Pandjaitan
8. Ketua bid Perekonomian : Hendrawan Pratikno
9. Ketua bid Kehutanan dan Lingk Hidup : Muhammad Prakosa
10. Ketua bid Kemaritiman : Rohmin Dahuri
11. Ketua bid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan : Andreas Hugo Pareira
12. Ketua bid Sosial dan Penanggulangan Bencana : Ribka Tjiptaning
13. Ketua bid Buruh Tani dan Nelayan : Mindo Sianipar
14. Ketua bid Kesehatan dan Anak : Sri Rahayu
15. Ketua bid Pendidikan dan Kebudayaan : I Made Urip
16. Ketua bid Koperasi dan UMKM : Nusirwan Sujono
17. Ketua bid Pariwisata : Sarwo Budi Wiranti Sukamdani
18. Ketua bid Pemuda dan Olahraga : Sukur Nababan
19. Ketua bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME : Hamka Haq
20. Ketua bid Ekonomi Kreatif : Prananda Prabowo

21. Sekretaris Jendral : Hasto Kristiyanto

22. Wakil Sekjen bid Internal : Utut Adianto
23. Wakil Sekjen bid Program Kerakyatan : Erico Sotarduga
24. Wakil Sekjen bid Program Pemerintahan : Ahmad Basarah

25. Bendahara Umum : Olly Dondokambey

26. Wakil Bendum bid Internal : Rudiyanto Chen
27. Wakil Bendum bid Program : Yuliari Peter Batubara