TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lambat laun, masyarakat semakin tidak membutuhkan Pemilihan Umum (Pemilu) untuk mendapatkan penguasa atau pemimpin. Ke depannya, bisa saja masyarakat menerima kehadiran seorang pemimpin tanpa proses Pemilu

Indikasi ke arah tersebut semakin terprediksi menyusul peristiwa-peristiwa termutakhir yakni seorang anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Adriansyah, yang ditangkap KPK karena kasus suap.

PDI Perjuangan gagal menyambung asa sebagai partai wong cilik atau partai bersih. Semua partai adalah jelek.

"Makanya saya katakan hati-hati kondisi ini. PDIP yang partai bersih atau partai wong cilik juga korupsi. Akhirnya masyarakat tidak percaya lagi dengan partai. Disebutkan bahwa partai tidak diperlukan masyarakat. 17 tahun kita sudah reformasi hasilnya tidak ada apa-apa," ujar pakar psikolog politik dari Universitas Indonesia, Dewi Haroen, di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/4/2015).

Penangkapan Adriansyah tersebut membuat daftar kebencian rakyat terhadap DPR semakin bertambah. Ini lagi-lagi sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

Keadaan semakin memprihatinkan tatkala Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai presiden yang merakyat justru masyarakat mengalami lonjakan kenaikan harga kebutuhan hidup. Masyarakat, kata Dewi, sangat dirugikan.

Kondisi seperti ini yang menyebabkan masyarakat tidak perduli pada Pemilu dan bisa menerima pemimpin tanpa lahir dari proses Pemilu.

"Akhirnya nanti masyarakt akan menantikan pemimpin yang kuat yang tidak perduli dipilih rakyat atau tidak tapi bisa mensejahterakan rakyat dan bisa membuat harga murah," kata Dewi.

Sebelumnya, KPK menangkap tangan anggota DPR RI Adriansyah saat menerima suap dari Direktur PT Maju Mitra Sukses Andrew Hidayat melalui kurir Agung Krisdianto. Suap senilai Rp 500 juta tersebut ditengarai untuk kemudahan izin tambang PT Mitra di Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Adriansyah adalah bupati dua periode Tanah Laut.