TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - DPR berencana akan membentuk panitia kerja (panja) proyek reklamasi dan 'Giant Sea Wall' pantai utara Jakarta.

Proyek prestisius pemerintah provinsi DKI Jakarta tersebut disinyalir banyak kejanggalan dan keanehan.

"Kita merekomendasikan juga agar hal ini tidak dilanjutkan pembangunannya, dan kita rencananya akan memanggil Gubernur DKI, ada apa dibalik ini sehingga gubernur DKI ini yang kelihatannya ngotot tetap melanjutkan pembangunan reklamasi ini," ujar Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal Pasluddin, Selasa(14/4/2015).

Andi mengatakan dasar hukum yang digunakan oleh Gubernur DKI untuk melanjutkan reklamasi itu sudah tidak berlaku lagi dengan adanya Undang-Undang (UU) tentang perikanan dan kelautan.

UU yang baru itu, lanjut Andi, mensyaratkan beberapa hal, bahwa harus ada badan koordinasi yang akan mengoordinasi semua reklamasi yang nantinya bertanggung jawab pada gubernur, dan gubernur bertanggung jawab kepada presiden.

"Dalam hal ini kan gubernur kepada menteri dan kepada presiden," tambah Andi.

Komisi IV melihat bahwa dalam aturan itu dijelaskan sebelum reklamasi harus ada tanggul.

"Tanggul ini yang akan mengamankan apabila terjadi rob atau air pasang yang diakibatkan oleh adanya reklamasi," tutur Andi.

Sementara yang ketiga, lanjut Politisi PKS asal Sulawesi Selatan ini, yang janggal bagi Komisi IV adalah adanya penjualan tanah. Padahal, reklamasi tersebut masih dalam tahap perencanaan.

"Baru mulai dibangun tapi sudah dijual kepada masyarakat, ini sangat memprihatinkan karena ternyata komisi IV yang lama sudah bersepakat dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bahwa ini dihentikan," ujar Andi.

Bahkan, masih kata Andi, di dalam rapat kabinet Presiden sudah menyepakati untuk dihentikan reklamasi sebelum adanya kajian yang mendalam, tentang amdalnya serta pengaruhnya terhadap nelayan di pesisir Jakarta dan sekitarnya.

Terkait Giant Sea Wall yang menurut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dapat mencegah Jakarta tenggelam. Andi menanggapi bahwa hal itu merupakan padangan pribadi gubernur DKI.

Menurutnya, DPR perlu mengundang Gubernur DKI Jakarta, para ahli-ahli dari stakeholder yang ada, kementerian KKP, dari para ahli lingkungan.

"Jadi jangan hanya lihat kacamata bisnisnya. Tapi yang harus kita lihat adalah bagaimana kepentingan jangka panjang, bagaimana supaya lingkungan hidup bisa lebih bagus dan tidak tenggelam nantinya. Bukan sebaliknya bahwa dengan adanya Giant Sea Wall ini Jakarta tak akan tenggelam, ini saya kira menjadi pandangan-pandangan pribadi, belum menjadi sebuah pandangan yang utuh. oleh karen itu, saya minta agar hal ini bisa lebih didalami, bisa sebuah kajian yang komprehensif, bukan pendekatan bisnis atau pendekatan jangka pendek," pungkas Andi.