TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengundang sejumlah pakar politik ke Istana Negara untuk makan siang. Para pakar yang diundang adalah Muhammad Qodari, Ikrar Nusa Bhakti, Hanta Yudha, Nico Harjanto, Phillips Vermonte, Thamrin Tamagola, Dodi Ambardi, dan Yunarto Wijaya.

Menurut Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari, Presiden mengundang mereka untuk makan siang.

“Tujuan pertemuan tadi hanya untuk makan siang. Kalau ditanya resmi tidak resmi, judul undangan tadi adalah makan siang," kata Qodari di Jakarta, Selasa (14/4/2015).

Karena undangannya untuk makan siang, Qodari mengatakan, Presiden Jokowi menyuguhkan menu santap siang antara lain berupa sayur lodeh, tahu, tempe, ayam goreng, sayur pakis, dan udang.

"Nah dari hasil survei saya, yang ludes itu sayur lodeh," kata Qodari yang mengaku dalam pertemuan tertutup bagi media itu Presiden Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan sejumlah staf.

Usai santap siang, Presiden kemudian melakukan dialog dengan para pengamat politik yang diundang. Kepada pengamat politik dari lembaga survei, Jokowi  bertanya soal penelitian mereka tentang kinerja pemerintah.

Indo Barometer baru-baru ini merilis survei soal kinerja kabinet dan tingkat kepercayaan publik terhadap Jokowi dan Jusuf Kalla.

Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap kinerja Jokowi sejak dilantik Oktober 2014 lalu cenderung menurun ke angka 57,5 persen. Sementara JK sebesar 52,3 persen.

Walau demikian, institusi Kepresidenan masih menjadi lembaga negara yang paling dipercaya masyarakat (88,3 persen). Kemudian disusul Tentara Nasional Indonesia (88,2 persen), Komisi Pemberantasan Korupsi (80,3 persen), Majelis Permusyawaratan Rakyat (68,5 persen), Kejaksaan (63,8 persen), Kepolisian (62,8 persen), Dewan Perwakilan Daerah (61,1 persen), Pengadilan (58,5 persen) serta Dewan Perwakilan Rakyat (56 persen).

Dalam pertemuan itu juga dibicarakan soal komunikasi politik Presiden kepada rakyat, terutama terkait kebutuhan pokok masyarakat.

Qodari meminta pemerintah aktif memberikan informasi kepada masyarakat tentang informasi harga kebutuhan bahan pokok setiap hari.

"Intinya masyarakat mendapat kepastian bahwa bahan pokok itu ada, dan kalau ada harganya berapa? Kita tentu ingat dulu setiap malam sering ada pengumuman tentang harga cabai keriting," kata Qodari.

Dikatakan, untuk memberikan infomasi harga kebutuhan bahan pokok tersebut, Presiden Jokowi tak perlu membentuk badan khusus atau juru bicara Kepresidenan. Melainkan bisa dengan cara meminta menteri terkait lebih sering memberikan informasi.

Setelah menerima saran itu menurut Qodari, Presiden mengangguk dan berbisik kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Sepertinya Presiden setuju dengan usulan tersebut.

Presiden Jokowi pun berjanji akan memperbaiki pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Tujuannya supaya masyarakat mengetahui semua yang sudah dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi.

“Supaya masyarakat memahami apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau ibaratnya berat, beratnya di mana saja,” kata Qodari.

Para pakar politik itu juga menyampaikan kondisi bangsa akibat beberapa kebijakan pemerintah, seperti dampak kenaikan harga BBM dan naiknya beberapa harga kebutuhan masyarakat.

Presiden mengatakan, pada akhir bulan pemerintah akan mengeluarkan 84 juta Kartu Indonesia Sehat dan 16 juta Kartu Indonesia Pintar.

“Sedangkan program untuk pembangunan infrastruktur, bendungan, dan jembatan segera dimulai,” kata Qodari.