TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga beberapa bulan pemerintahan Jokowi-JK berjalan, belum ada satupu ng menteri dalam kabinet kerja tersebut yang die hard atau membela presiden Jokowi.

Hal ini diungkapkan oleh politisi PDI Perjuangan Mayor Jenderal purnawirawan Tubagus (TB) Hasanuddin. Ia mengungkap, beberapa hal terkait kebijakan pemerintah yang dikritisi, belum ada satupun menteri yang kemudian membela.

"Dalam kongres kemarin hadir sejumlah menteri seperti Menkuham, Mendagri, Menkopulhukam. Termasuk teman-teman di partai, banyak memberikan masukan tentang kinerja menteri. Mengapa? Dari beberapa kasus yang ada, belum ada menteri yang die hard yang siap menjadi bumper Presiden Jokowi," kritik Tubagus Hasanuddin,Selasa (14/4/2015).

Ia kemudian mencontohkan kasus soal DP mobil pejabat. Dalam kasus ini, lanjutnya, tidak ada satu pun menteri atau menko yang berbicara menjelaskan proses itu kepada publik, sehingga seolah-olah terkesan ini kesalahan presiden, kesalahan administrasi presiden.

"Tidak ada seorang pun yang membela presiden, padahal mereka itu pembantu presiden. Menteri itu seharusnya menjelasan pada publik duduk persoalan sebenarnya," saran TB Hasanuddin.

"Jangan sampai soal administrasi saja menjadi beban presiden. Menteri itu harus punya keberanian. Harus menjadi die hardnya presiden. Ini yang paling penting," ia menegaskan kembali.