Pengamat: Kapolri Baru Harus Tegas dan Anti KKN
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti diharapkan mampu memajukan komitmen moral dalam rangka reformasi birokrasi Polri.
Editor: Y Gustaman
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti diharapkan mampu memajukan komitmen moral dalam rangka reformasi birokrasi Polri. Demikian disampaikan Melkior Wara Mas, Analis Data dan Informasi Perhimpunan Indonesia Muda di Jakarta, Sabtu (18/4/2015).
"Agenda roformasi birokrasi sesuai kerangka visi masa depan bukan saja sebagai pemulihan kebesaran Polri di masa lalu tapi juga sebagai gerakan ke era untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat pada Kepolisian," ujar Melkior.
Badrodin yang menjadi pimpinan tertinggi Polri harus menampilkan perilaku tegas, humanis, menghormati, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dengan menghindarkan diri dari perbuatan merugikan, membebani, meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada masyarakat.
Menurut Melkior, menjaga kehormatan dan harga diri pribadi dan Polri dilakukan tanpa berbuat kolusi, korupsi, nepotisme, serta berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang lainnya.
"Tidak saja menjalin hubungan yang harmonis dengan lembaga hukum lainnya seperti Kejaksaan, KPK, tetapi Kapolri perlu mengevaluasi secara internal menjalankan agenda reformasi birokrasi," imbuhnya.
Tantangan besar yang dihadapi Kapolri, terang Melkior, menggerakkan institusi Kepolisian dengan berani ke arah yang baru. Dengan cerdik, dapat menggunakan framing untuk komitmen bagi masa depan institusi Polri.
"Melalui kerangka kontras yang tajam, Kapolri membangun citra yang menekankan ciri positif masa depan Kepolisian sambil terus menerus menekankan bahaya lingkungan dan mengatasi persoalan internal maupun eksternal," katanya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.