Melihat Ruang Perpustakaan DPR, Kebanyakan Pengunjungnya Tenaga Ahli Anggota Dewan Itu Sendiri
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan membangun perpustakaan baru. Rencananya, perpustakaan itu akan dilengkapi dengan pusat riset.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Agung Budi Santoso
*Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004-2011 sebanyak 11 buku.
Suasana tenang terlihat dalam area perpustakaan. Saat Tribunnews.com, mendatangi ruangan tersebut hanya terdapat satu pengunjung yang sedang mencari referensi buku. Diakui petugas kebanyakan yang datang ke ruangan tersebut tenaga ahli anggota DPR.
"Ya yang banyak tenaga ahli cari referensi. Masyarakat juga boleh kesini. Untuk peminjaman buku memang hanya tenaga ahli dan anggota DPR yang boleh," kata petugas tersebut.
Dikonfirmasi mengenai pembangunan perpustakaan, Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengakuinya. Pembangunan gedung baru ditujukan untuk perpustakaan, pusat Riset dan museum. Hal itu karena adanya kebutuhan DPR.
Ia mengatakan koleksi buku dan dokumen tidak semuanya tertampung di perpustakaan. "Ada yang nempel di gedung mezanine, atau diselipkan di lantai 7 gedung Setjen. Ada di Basement Gedung Nusantara III dan lainnya. Dan yang tidak tertampung sekita 15.000 buku," kata Win.
Padahal dokumen dan buku tersebut sangat penting. Menurut Win, adanya perpustakaan dapat mempermudah mahasiswa membuat tugas skripsi, disertasi dan tesis. "Kalau research centre juga nantinya bisa dijadikan pusat pembelajaraan untuk pengembangan demokrasi di Indonesia," katanya.
DPR sendiri telah membentuk tim kerja sejak Maret 2015 yang terdiri dari Kesekjenan, PU, Pemda DKI, Sekretariat Negara dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (LKPP).
Sementara, Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto mengatakan pihaknya mendukung bila DPR melakukan pembangunan perpustakaan dan pusat riset.
"Kalau terkait itu harus buka diri, karena DPR ini sumber informasi, agar rakyat juga bisa akses apa saja yang jadi produk DPR dengan hadirnya perpustakaan ini, sebagai sarana mendekatkan kepada kita," kata Didik
Didik mengatakan wacana tersebut masih dibahas di Badan Legislatif DPR. Sedangkan untuk perpustakaan merupakan kebijakan fungsional agar publik semakin dekat dengan DPR. Anggota Komisi III DPR itu berharap perpustakaan tersebut menjadi kebanggaan bangsa.
"Semoga jadi perpustakaan terlengkap di Asia Tenggara," ujarnya.