TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani menyatakan, aparat pemerintah mulai dari tingkat desa hingga tingkat pusat merupakan pelopor gerakan nasional Revolusi Mental.

Demikian pidato Puan dalam acara Diklat Revolusi Mental Pembangunan Karakter yang dihadiri kepala daerah dan pejabat pemerintahan yang digelar di Jakarta, Kamis (30/4/2015). Pidato itu disampaikan Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo.

"Saudara-saudara harus dapat menjadi agen perubahan, menjadi agen pendorong perubahan pikiran, sikap, dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa di dunia," ujar Puan.

Menurut Puan, gerakan nasional Revolusi Mental yang digaungkan oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan gerakan segenap rakyat dan bangsa Indonesia.

Revolusi Mental melalui Gerakan Hidup Baru akan menghidupkan kembali dan menggelorakan idealisme sebagai sebuah bangsa, menggelorakan kembali rasa keikhlasan dan gotong-royong sesama anak bangsa.

Oleh karena itu, kata Puan, gerakan nasional Revolusi Mental sebagai gerakan hidup baru rakyat Indonesia membutuhkan keteladan dan kepeloporan. Keteladanan dan kepeloporan itu, lanjut Puan, harus dimulai dari aparatur pemerintahan dengan mengubah cara berfikir, kerja dan cara berperilaku.

"Sebagai agen perubahan, sebagai pelopor, saya berharap saudara-saudara dan kita semua yang hadir disini, mulai saat ini dapat menginternalisasi tiga nilai strategis instrumental Revolusi Mental, yaitu integritas, kerja keras dan gotong royong," ujar Puan.

Puan mendorong seluruh aparatur sipil di daerah untuk menciptakan Aparatur Sipil Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Aparatur pemerintah, lanjut Puan, harus membuat atau memberikan Role Model sehingga dapat dicontoh dan menjadi tauladan bagi masyarakat?

"Aparat pemerintah harus memulai Gerakan Hidup Baru Untuk Indonesia Jujur, Pelayanan tanpa Korupsi, Cegah Pemborosan Bangun Efisiensi, dan sebagainya," ujar Puan. Melalui gerakan Revolusi Mental, kata Puan, bisa tumbuh kepribadian yang positif dan menjelma dalam wujud budi pekerti luhur, perilaku individual dan sosial yang baik, serta selalu menjaga integritas merujuk pada nilai-nilai moral dan etik yang berlaku umum.

Puan meyakini, apabila seluruh anak bangsa menjalankan gerakan Revolusi Mental dengan sepenuh hati, sungguh-sungguh, dan menjadi teladan bagi lingkungan, maka bangsa Indonesia akan mengalami kemajuan dan memiliki daya saing dengan bangsa-bangsa lain.

Hal ini, kata Puan, seperti yang terjadi di Jerman dan Norwegia yang dikenal sebagai welfare state, maupun Jepang dan Korea Selatan di Asia yang kita kenal dengan kemajuan teknologi dan etos kerja keras bangsanya.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Bangka Belitung Rustam Effendi mengatakan, gerakan Revolusi Mental dapat mengubah cara pandang, perilaku dan kerja masyarakat terutama aparat pemerintah.

Itu mengapa, kata Rustam, dirinya mengikutsertakan pejabat dan aparatur pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) Revolusi Mental. Seperti diketahui, Provinsi Bangka Belitung menjadi daerah pertama yang mengikuti diklat Revolusi Mental.

"Tujuan saya menjadikan Bangka Belitung sebagai daerah yang mempelopori agar ikut diklat Revolusi Mental agar mereka, para aparatur pemerintah, bisa mengubah cara pandang dari yang biasanya dilayani menjadi pelayanan rakyat," ujar Rustam yang turut hadir dalam diklat Revolusi Mental.

Rustam mengatakan, diklat Revolusi Mental setidaknya telah membawa dampak perubahan di pemerintahan di Provinsi Bangka Belitung pada saat ini. "Sangat signifikan perubahannya, seperti terkait disiplin aparatur pemerintah dan pemberian layanan publik yang harus responsif, tepat waktu dan cepat serta murah," ujar Rustam.

Menurut Rustam, Presiden Joko Widodo diharapkan mengeluarkan kebijakan atau keputusan presiden terkait gerakan Revolusi Mental. Dengan demikian, lanjut Rustam, gerakan ini menjadi kewajiban yang harus dijalankan oleh seluruh masyarakat dan pemerintah daerah.

Sementara itu, pendiri Sekolah Revolusi Mental Ermaya Suradinata mengatakan, gerakan Revolusi Mental yang saat ini kembali digaungkan oleh pemerintahan Jokowi-JK merupakan gagasan Presiden ke-1 Soekarno.

"Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembleng manusia untuk menjadi lebih baik dan menjalankan hidup baru," ujar Ermaya yang merupakan mantan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas).

Ermaya mengatakan, lembaga pendidikan yang ia pimpin telah menggelar enam kali diklat Revolusi Mental. Diklat yang digelar, lanjut Ermaya, diikuti oleh pejabat dan aparatur pemerintahan di seluruh Indonesia.