TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dalam rangka hari buruh sedunia, Ketua Serikat Pekerja Jakarta Internasional Container Terminal (JICT) Nova Hakim mengimbau agar kebijakan pengelolaan bisnis dan pembangunan pelabuhan bisa bersinergi.

Dalam hal ini, Nova ingin PT Pelindo (persero) bisa bekerjasama dengan lembaga negara lainnya untuk meningkatkan daya saing mengalahkan pelabuhan negara tetangga.

"Kita berharap pelabuhan di Indonesia bisa maju dan bersaing dengan pelabuhan sekelas Singapura dan Malaysia," ujar Nova, Jumat (1/5/2015).

Saat ini JICT telah diakui sebagai pelabuhan peti kemas terbaik di Indonesia dan salah satu di Asia. Pengakuan ini dibangun lebih dari satu dekade oleh 100 persen keringat anak-anak bangsa.

"Perlu diperhatikan dalam pengelolaan pelabuhan adalah sektor publik tetap memegang peranan utama dan pemerintah memberikan jaminan tidak ada masalah di sektor perburuhan," kata Nova.

Ini tercantum dalam UNCTAD tahun 1995 tentang comparative analysis of deregulation, commercializationadn privatization of ports. Pengelola pelabuhan hendaknya memperhatikan aspek-aspek ini, ujar Nova.

Selama ini pengelolaan pelabuhan oleh Pelindo bersifat subsidi silang atau pelabuhan yang untung memberikan subsidi ke pelabuhan yang rugi. Sebagian besar pelabuhan masih merugi sehingga konsep ini akan berdampak kepada rasionalisasi pegawai.

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, JICT telah menangani menjadi 60 persen ekspor impor Jakarta dan 40 persen untuk nasional. JICT menjadi acuan bagaimana harusnya pelabuhan dikelola secara efisien karena dampaknya sangat besar kepada kemakmuran bangsa ini.

"Jangan sampai salah ambil kebijakan seperti yang terjadi tahun lalu ketika wacana JICT akan dijual dengan harga murah. Hal ini juga telah menjadi polemik berkepanjangan di pemerintahan," tegas Nova.

Disayangkan keputusan ini meyakinkan tentang dibalik setiap kebijakan yang menguntungkan korporasi pasti ada kemungkinan fraud. Sinyal ini yang kemudian ditangkap oleh buruh pelabuhan untuk mengkritisi setiap kebijakan yang merugikan negara.

"Urusan pelabuhan ini terlalu penting untuk diserahkan kepada ahlinya," kata Nova.