Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Lebih dari Setengah Warga Indonesia Tidak Puas Kinerja Pemerintah

Enam bulan memerintah, kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan.

Penulis: Eri Komar Sinaga
Editor: Johnson Simanjuntak
zoom-in Lebih dari Setengah Warga Indonesia Tidak Puas Kinerja Pemerintah
Kompas.com
Pengamat politik, Hanta Yudha. 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Enam bulan memerintah, kepercayaan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mengalami penurunan.

Survei Poltracking bulan lalu menemukan fakta bahwa kepuasan publik terhadap pemerintahan di bawah 50 persen.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, mengatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan hanya berada di level 44 persen.

Tingkat kepuasan untuk Presiden Joko Widodo sebesar 47 persen sementara tingkat kepuasan untuk Jusuf Kalla 48 persen.

"Itu artinya ada tren menurun," kata Hanya di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (8/5/2015).

Terkait tren penurunan kepuasan publik tersebut, Hanta mengatakan ada kendala pemerintah dalam berkomunikasi dengan masyarakat.

Hanta mengatakan sebenarnya pemerintah telah melaksanakan janjinya dalam realisasi program nawacita. Namun, publik tidak tahu karena komunikasi pemerintah dengan masyarakat buruk.

BERITA REKOMENDASI

"Mungkin ini pernah dikerjakan pemerintah. Tapi belum dikomunasikan dengan baik kepada publik. Maka itu mungkin perlu juga evalaluasi komunikasi pemerintahan terhadap publik oleh istana," ujar Hanta.

Terkait resshufle, Hanta mengatakan dalam survei tersebut itu bukanlah hal yang utama. Masyarakat, lanjut Hanta, mengingkan peningkatan kinerja pemerintah.

Enam bulan pemerintahan Jokowi-JK, Hanta mengungkapkan hanya 41,4 persen publik yang ingin ada perombakan kabinet, 28 persen tidak setuju dan sisanya tidak menjawab dan tidak tahu.

Hanta mewanti-wanti bahwa idealnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan adalah 60 persen.

"Yang tepenting meningkatkan komunikasi politik. Reshuffle hanya instrumen yang merupakan hak prerogatif presiden," tukas Hanta.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas