Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Survei PolcoMM Insitute menunjukkan kinerja Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly adalah menteri yang dinilai paling negatif oleh masyarakat. Namun politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun memaklumi hal tersebut.

Ia mengaku yakin penilaian negatif itu disebabkan putusannya yang mendukung Partai Golkar kubu Agung Laksono, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy. Oleh karena itu wajar saja bila ada pihak lain yang tidak suka dengan keputusan tersebut.

"Pastilah banyak, sudah pastilah itu," kata Yasonna kepada wartawan usai menghadiri acara pengarahan peserta Rakor Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Kementerian Hukum dan HAM 2016, di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Selasa (12/5/2015).

Hal itu menyebabkan banyak media yang memberitakan putusannya itu secara berlebihan, bahkan ada yang menyebut putusannya itu tidak fair. Padahal setelah ditelisik isi berita tersebut, sama sekali tidak menjelaskan judul yang memojokkannya.

"Judulnya menteri hukum ham tidak fair, tapi di dalam, harus dilihat isinya, judul bisa bombastis isi belum tentu," ujarnya.

Ia memastikan keputusannya itu diambil setelah dipertimbangkan baik-baik, dan bukan untuk kepentingannya pribadi. Pasalnya bila tidak diputuskan segera, maka roda organisasi Partai Golkar dan PPP tidak akan berjalan.

"Ini memang tidak memuaskan orang-orang, untuk partainya secara hukum bisa ikut pilkada kan ? keputusan saya bukan untuk individu, tapi untuk Golkar (dan PPP)," terangnya.

Keputusan-keputusan tersebut pun selalu dilaporkan ke Presiden Joko Widodo, dan selama enam bulan terakhir antara dirinya dan presiden sudah sering berbicara soal kinerja. Namun soal apakah dirinya akan terkena perombakan kabinet atau reshuffle, Yasonna mengaku tidak memikirkannya.

"Nggak yang penting, kita kerja saja," tandasnya.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, PolcoMM Institute melakukan survei terhadap 32.046 berita di media massa nasional. Metode riset yang digunakan adalah analisis kandungan berita dan discourse analysis dengan periode pemberitaan dari 6 Oktober 2015-April 2015 dan periode riset 1-7 Mei 2015.

Dari survei tersebut diketahui Yasonna lah yang paling banyak dinilai negatif, karena 6,7 persen berita bernada negatif untuknya. Di belakang Yasonna diikuti Menteri Kordinator Politik Hukum dan HAM, Tedjo Edhy Purdijatno.