TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) beri target 5 tahun ini BPKP bisa meningkatkan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga tahun 2019, APIP yang berada di level III bisa meningkat menjadi 85 persen.

Bukan 1 persen seperti terungkap dalam hasil penilaian terhadap kapabilitas seluruh APIP daerah yang telah dilakukan BPKP sampai akhir Desember 2014 dengan menggunakan internal audit capability model (IA-CM), bahwa hanya 1 persen APIP berada pada level III (integreted).

Sedangkan level II (infrastructure) sebanyak 14 persen dan kebanyakan berada di level I (initial) sebanyak 85 persen.

"Saya berikan target kepada Kepala BPKP agar dalam 5 tahun kedepan mengenai hasil ini bisa diubah, dibalik level III-nya 85 persen, level I-nya yang 1 persen," tegas Jokowi dalam sambutannya Pada Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 di Kantor Pusat BPKP Jakarta Rabu (13/5/2015).

Karena menurut Jokowi, jika hasilnya hanya 1 persen APIP di level III itu sangat tidak baik dalam tata kelola keuangan negara dan daerah. Artinya, aparat pegawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola yang mampu memberikan jaminan pencegahan korupsi.

"Saya sangat kaget sekali dapat laporan ini. Artinya aparat pegawasan intern belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik dalam pencegahan korupsi," tegas Jokowi.

Karena, tegas Jokowi, masih banyak pengawas intern di pemerintahan baik pusat dan daerah yakni sebanyak 85 persen belum dapat memberikan jaminan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Kalau angka ini benar, ya kita memang harus kerja keras! Karena, sekali lagi 85 persen. Itu angka yang sangat besar sekali," ujarnya.