TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Setara Instritute, Hendardi menilai pernyataan Jaksa Agung pada April lalu untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu--termasuk kasus Trisakti dan Mei 1998--adalah repetisi dari pernyataan-pernyataan pemerintah dari rezim ke rezim.

Menurut Hendardi lebih berarti jika tampak progres dari pernyataan tersebut yang sampai saat ini kenyataannya nol besar. Semua berakar dari kepentingan politik rezim.

"Rezim Jokowi-JK dari semula tidak menunjukkan kemauan politik yang kuat untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Dari pilihan jaksa agung nya saja yang merupakan penentu kelanjutan penyelesaian soal ini sudah tampak upaya ingkar untuk sungguh-sungguh berkehendak memutus mata rantai impunitas," kata Hendardi dalam keterangannya kepada Tribunnews.com, Selasa (13/5/2015).

Hal ini kata Hendardi pada gilirannya setiap tahun hanya menjadi sekedar acara seremonial belaka dan repetisi janji Pemerintah akan menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu.