TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perombakan menteri di kabinet kerja pemerintahan Joko widodo merupakan hak prerogatif presiden secara objektif.

Namun, Aktivis Gerakan Mahasiswa Indonesia (GMNI) DKI Jakarta Mico Gea menilai desakan reshuffle kabinet dari berbagai pihak jangan sampai mengancam atau memecah belah keutuhan NKRI.

Ia mengingatkan, bila Joko Widodo ingin menentukan perombakan para menteri sebaiknya tak mengikuti hasrat politik kelompok tertentu.

Mico menjelaskan, bahwa pergantian para menteri harus benar-benar karena untuk kebutuhan rakyat.

Menurut Mico, seolah mengemukanya adanya hasrat partai politk tertentu yang haus akan kekuasaan.

Misalnya manuver-manuver politik tertentu yang terkesan juga bagian untuk menginginkan kue kekuasaan itu. Hal demikian dianggap dapat mengabaikan kesejahteraan rakyat.

"Banyak desakan dari parpol yang mempunyai kepentingan tertentu dalam pemerintahan. Gerakan-gerakan yang dilakukan selama ini mengisyaratkan meminta jabatan di dalam pemerintahan," ujar Mico kepada Tribunnews.com di Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015).

Meskipun begitu, ia memahami, kalaupun Jokowi melakukan reshuffle pasti akan didasari oleh pertimbangan dan keputusan yang matang.

Menrutnya, hal tersebut demi menjamin kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan demikian, program-program pemerintah dianggap dapat dengan mudah terimplementasi dengan baik.

"Nah ini menjadi tujuan utama dari reshuffle," kata alumni Fakultas Hukum Universitas Nasional itu.

Selain itu, ia mengingatkan agar Jokowi menjalankan seperti yang diusung dalam kampanye lalu, yakni berdasarkan pancasila, Trisakti, dan mewujudkan misi Nawacita.

"Ini harus menjadi perhatian utama jokowi dalam melakukan reshuffle itu," imbuhnya.

Kendati demikian, Mico menilai, selama enam bulan lebih berjalannya pemerintahan tidak bisa langsung dinilai ada sebuah kegagalan. Dirinya melihat para Menteri telah melakukan kinerjanya cukup baik di beberapa kementerian.

"Secara keseluruhan pemerintah Jokowi tidak dapat dikatakan gagal," tambahnya.