TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta panitia seleksi (Pansel) KPK yang diisi perempuan tidak ada konflik kepentingan.

Ia ‎ berharap pansel KPK memiliki independensi tinggi serta tidak memiliki muatan politik.

"Tidak ada kepentingan menitipkan dari lembaga atau kelompok. Sehingga yang menjadi komisioner KPK bekerja tanpa ada hutang budi," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (22/5/2015).‎
‎
‎‎Mengenai kabar ketua Pansel KPK Destry Damayanti merupakan staf Menteri BUMN Rini Soemarno, Fadli belum mengetahuinya.

"Kalau memang benar yang bersangkutan harus memilih apakah menjabat pansel atau staf ahli. Tidak bisa dua-duanya karena akan terjadi konflik kepentingan," tutur Politisi Gerindra itu.

Ia mengingatkan pansel memiliki tugas berat memilih pimpinan KPK. Pasalnya, dua periode pimpinan KPK tidak pernah menghabiskan masa jabatannya dan selalu tersangkut masalah. Contohnya Antasari Azhar dan Abraham Samad.

"Makanya pimpinan KPK tidak miliki ambisi politik," katanya.

Ketika ditanyakan kemungkinan Presiden Joko Widodo mengetahui Damayanti merupakan staf Rini, Fadli menjawabnya.

"Mudah-mudahan tidak tahu. Harus kita koreksi. Bagusnya yang bersangkutan pilih saja," ujar Fadli.