Sementara penerima KIS adalah 2.461 orang, sebagai jaminan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh fasilitas kesehatan tingkat pertama di Puskesmas/Klinik, maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjutan di Rumah Sakit secara berjenjang.

Puan sempat berinteraksi dengan para siswa siswi sekolah yang menerima kartu secara simbolis. Demikian juga dengan para orang tua yang menerima KKS dan KIS secara simbolis.

"Bapak, Ibu, dan anak-anak penerima kartu, saya berharap agar kartu-kartu tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Alllah SWT meridhoi upaya kita pada hari ini," kata Puan yang disambut tepuk tangan dan teriakan riuh warga Desa yang berkumpul di arena acara.

Acara itu dihadiri sejumlah pejabat setempat seperti Gubernur Kalbar Cornelis, Bupati Kubu Raya, Anggota DPR RI Karolin Margret Natasa, dan sejumlah pejabat dari BPJS Kesehatan.

"Penyerahan kartu-kartu ini dalam rangka memberdayakan dan melindungi masyarakat kurang mampu. Perlindungan dimaksud agar masyarakat kurang mampu merasakan kehadiran negara untuk mensejahterakan mereka," tambah Puan.

Puan menambahkan, pendanaan program itu adalah dari realokasi subsidi Pemerintah yang sebelumnya diberikan untuk bahan bakar minyak (BBM). Belum semua masyarakat mendapatkan kartu itu karena Pemerintah sedang memperbaiki pendataan masyarakat.

"Datanya diverifikasi supaya benar-benar tepat sasaran," kata Puan.

Sementara Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan membangun manusia bukan pekerjaan mudah karena prosesnya tidaklah sebentar.

"Lebih mudah membangun rumah. Dibangun sekarang, hasilnya 50 tahun ke depan. Membangun kebudayaan juga tak gampang. Karena pengaruh pergaulan dunia, melalui internet yang kencang. Belum lagi ancaman budaya negatif seperti narkoba, HIV, teroris," kata Cornelis.

Maka itu tugas pemerintahan tidak ringan. Menurutnya, rakyat harus terus mendukung pemerintahan sehingga kerja keras pemerintahan dalam menyejahterakan rakyat, bisa berhasil.

"Supaya berhasil, maka harus didukung rakyat. Ini bukan pekerjaan gampang," kata dia.

Pada kesempatan itu, Cornelis juga mengingatkan Badan Pusat Statistik agar segera menyelesaikan pendataan masyarakat. Sehingga dengan demikian, baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Pusat, punya data-data pasti yang minimal mendekati kenyataan.

"Sehingga pemerintah dalam mengambil kebijakan tidak salah," ujar Cornelis.