TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Panglima TNI Jenderal Moeldoko enggan berbicara calon pengganti dirinya. Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus 2015.

Menurut Jenderal Bintang Empat itu, calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk mengenai aturan bergilir antar kesatuan.

"Bukan gitu, saya enggak ngatakan itu, bergilir apa tidak itu presiden, darat, laut, udara, presiden yang tentukan, jadi jangan memaksa saya berikan komentar nanti malah menciptakan situasi baru bikin ribet," kata Moeldoko di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Moeldoko mengaku siap memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo bila diminta. Namun, ia tidak ingin membuka saran itu ke media‎ massa.

"Ya nanti dong, pokoknya belum," katanya.

Mengenai ‎persoalan TNI, Moeldoko mengatakan Panglima TNI memiliki tiga Kepala Staf Angkatan. Sehingga Panglima TNI bisa menanyakan permasalahan tersebut kepada mereka.

"Masing-masing punya capability, Panglima TNI tanya urusan laut tanya KSAL, udara tanya KSAU, urusan darat tanya KSAD. Siapapun tidak ada masalah," ujarnya.

Moeldoko mengatakan ancaman bangsa saat ini datang dari berbagai dimensi. Hal itu harus diantisipasi baik dari darat, laut dan udara. Sementara komunikasi antar kesatuan saat ini tidak memiliki masalah.

‎"Bagus sangat solid kompak," katanya.