TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahfudz Siddiq berharap hirup pikuk pergantian Kapolri beberapa waktu lalu tidak terjadi pada proses pemilihan panglima TNI.

Ketua Komisi I itu pun mengingatkan Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan hal itu karena kalau terjadi hiruk pikuk dalam pemilihan panglima TNI hanya akan merugikan negara dan juga mengganggu kewibawaan TNI dan membuang-buang energi bangsa ini untuk satu hal yang sebenarnya tidak diperlukan.

“Yang paling penting bahwa saya ingin pergantian panglima TNI tidak menciptakan hiruk pikuk dan kontroversi seperti terjadi pada saat pergantian kapolri, sehingga semua pihak termasuk pemerintah dan presiden harus mempertimbangkan hal ini. Kalau pergantian calon panglima ini terjadi hiruk pikuk dan kontroversi hanya akan merugikan negara dan menganggu kewibawaan TNI juga,” ujar Mahfud di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/6/2015).

Menurut Mahfud perdebatan mengenai pergantian unsur matra Darat, Udara dan Laut seperti yang selama ini dilakukan tidak perlu dilakukan.

Menurut Mahfud sudah ada UU TNI yang mengatur. Dalam aturan perundangan menurut Politisi PKS ini calon panglima TNI diambil dari salah satu kepala staf yang ada.

Dia pun melihat semua kepala staf memiliki kompetensi dan track rekord serta kemampuan yang relatif imbang.

Dengan demikian konsep trimatra terpada yang selama ini sudah diterapkan sebenarnya tidak ada persoalan siapapun calon panglima TNI tetap akan punya kemampuan trimatra terpadu.

"Yang penting semua pihak harus menjaga pergantian agar tidak menimbulkan kontroversi dan kebisingan yang tidak perlu,” katanya.