TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi menilai rangkaian resepsi pernikahan putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sangat sederhana. Kesederhanaan ini bisa menjadi contoh bagi pejabat lain.

"Untuk ukuran seorang anak Presiden dari negara besar seperti ini, acara yang digelar itu sangat sederhana," kata Yuddy di Jakarta, Senin (8/6/2015).

Total jumlah undangan untuk rangkaian acara itu sebanyak 4.000 undangan.

BACA: November 2014, Menteri Yuddy Bilang Kerabat Pejabat Nikah Dilarang Undang Lebih 1.000 Tamu

Penilaian itu didasarkan pada pemilihan tempat pernikahan, termasuk gedung milik keluarga sebagai tempat resepsi. Acara itu juga melibatkan warga setempat mulai dari pembuatan hidangan katering, tenda panggung, sampai ratusan tukang becak yang mengantarkan undangan ke lokasi resepsi.

"Anda tahu enggak rumah Jokowi bukan di jalan besar? Jadi kalau tidak tanya akan susah. Jadi keterlibatan rakyat di sini memberikan kebahagian bagi semua orang tanpa sekat pembatas antara anak pejabat dengan rakyat," ujarnya.

Menteri PAN dan RB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2014 tentang gerakan hidup sederhana yang mengatur pembatasan dalam melaksanakan pesta. Salah satu hal yang diatur dalam surat itu adalah jumlah tamu undangan resepsi pernikahan yang diselenggarakan pejabat negara maksimal 400 undangan.

Rangkaian acara pernikahan Gibran dan Selvi Ananda akan berlangsung mulai Selasa (9/6/2015) besok dengan agenda lamaran. Pada Rabu (10/6/2015), akan diadakan acara midodareni. Resepsi pernikahan berlangsung pada Kamis (11/6/2015) di Gedung Graha Shaba Buana, Sumber Solo. Total jumlah undangan untuk rangkaian acara itu sebanyak 4.000 undangan.

BACA: Jokowi Sebar 4.000 Undangan

Yuddy mengatakan, banyaknya undangan pernikahan itu memperlihatkan bahwa Kepala Negara ingin dekat dengan rakyat. Hal itu ditunjukkan dengan mengadakan resepsi di kediaman sendiri, melibatkan rakyat, dan mempersilakan warga datang. "Ini kan kemeriahan rakyat, tidak ada jarak. Di mana yang salah jika begitu? Ini substansi surat edaran. Beliau juga tidak pakai fasilitas negara," katanya.

Menurut Yuddy, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bisa menjadi contoh pejabat negara lain dalam mengadakan pesta untuk tidak menggunakan fasilitas negara, kepanitiaan dari pejabat negara, dan melibatkan rakyat di dalamnya.

"Ini bisa dijadikan model bagi pejabat lain yang punya kemampuan untuk mengadakan upacara pernikahan itu di rumah saja. Harus mengembalikan sifat gotong-royong, di zaman yang serba kosmopolitan sekarang," ucapnya.

Penulis: Ihsanuddin