TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Tedjo Edhy Purdijatno menegaskan penunjukkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI tak perlu diperdebatkan. Pasalnya, penunjukkan tersebut merupakan hak prerogatif presiden.

"Apapun yang diputuskan harus diterima itu hak prerogatif presiden itu tidak boleh kita komentari lagi," kata Tedjo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Ia pun membantah adanya konflik di tubuh TNI karena calon Panglima TNI kembali berasal dari Angkatan Darat (AD). Sebab, selama ini posisi Panglima TNI dijabat bergiliran antar kesatuan.

"Ini enggak akan menyebabkan gesekan. Apapun yang diputuskan oleh pimpinannya akan loyal," kata Tedjo.

Tedjo menuturkan tidak dikenal istilah bergiliran. Posisi Panglima TNI merupakan kewenangan presiden untuk memilih calonnya. Jokowi juga tidak melanggar undang-undang yang ada.

"Saya yakinkan, tidak ada polemik apapun di internal TNI. Kalau harus bergiliran. Ubah undang-undangnya. Itu saja," ujarnya.

Mengenai alasan penunjukkan Gatot, Tedjo mengatakan Jenderal Bintang Empat itu paling senior lulusan 1982. Meskipun, Jokowi memiliki visi maritim, Tedjo menilai Panglima TNI dari unsur AD tidak bermasalah.

"Bisa saja bervisi maritim. Siapa tau dia juga punya wawasan maritim," ujarnya.

Sedangkan mengenai penunjukkan Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN, Tedjo mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum terima. Kalau sudah mari kita bicara," tuturnya.