Hari Ini Kejati DKI Pemeriksaan Dahlan sebagai Tersangka Korupsi Pembangunan 21 Gardu Induk
Dahlan Iskan hari ini, Kamis (11/6/2015) dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka
Penulis: Theresia Felisiani
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan hari ini, Kamis (11/6/2015) dijadwalkan menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-NTB senilai Rp 1.063 triliun di PT PLN.
Humas Kejati DKI, Waluyo mengatakan sesuai jadwal Dahlan Iskan akan diperiksa pukul 09.00 WIB. Pihaknya berharap Dahlan hadir dalam pemeriksaan perdananya sebagai tersangka.
"Jadwal pemeriksaan pukul 09.00 WIB, pak DI (Dahlan Iskan) diperiksa sebagai tersangka. Belum ada konfirmasi datang atau tidak," kata Waluyo.
Waluyo menambahkan kalaupun tidak datang, biasanya pihak Dahlan akan memberitahukan alasan ketidakhadirannya ke Kejati DKI.
Sebelumnya pada Jumat (5/6/2015), Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan Dahlan Iskan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan proyek pembangunan 21 gardu induk Jawa-Bali-NTB senilai Rp 1.063 triliun di PT PLN.
Mantan Menteri BUMN ini ditetapkan sebagai tersangka setelah sebelumnya sempat diperiksa sebagai saksi pada Kamis (4/6/2015) dan Jumat (5/6/2015) lalu.
Untuk diketahui dalam kasus ini, Kejati DKI telah menetapkan 15 orang tersangka. Kasus bermula saat PT PLN (Persero) melakukan kegiatan pembangunan sebanyak 21 Gardu Induk pada unit pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara yang dananya bersumber dari APBN sebesar Rp 1.063.700 .832.087 untuk anggaran tahun 2011 sampai dengan 2013.
Waktu pelaksanaan kontrak dilaksanakan pada bulan Desember 2011 hingga Juni 2013 dengan lingkup pekerjan pengadaan pemasangan dan transfortasi pekerjaan elektromekanikal dan pengadaan pemasangan dan transfortasi pekerjaan sipil.
Pada saat pelaksanaan penandatangan kontrak terhadap kegiatan pembangunan Gardu induk tersebut, ternyata belum ada penyelesaian pembebasan tanah yang akan digunakankan untuk Pembangunan Gardu Induk tersebut oleh Unit Induk Pembangunan V Gandul.
Kemudian, setelah dilakukan pembayaran pencairan uang muka dan termin satu, ternyata tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres fisik yang dilaporkan alias fiktif.
