Mulai dari Mujahidin Indonesia Timur, Mujahidin Indonesia Barat, Lamongan Network, Link Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan Jabodetabek.

Untuk itu, ia meminta BNPT sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk tidak terus bergerak bersama berbagai lapisan masyarakat, mahasiswa, dan pelajar, menjalankan program pencegahan meluasnya paham ISIS.

“Terutama mahasiswa yang paling suka membaca hal-hal yang provokatif sehingga cukup mudah untuk dipengaruhi dan diajak jihad. Ingat ISIS diproklamirkan di Indonesia melalui kampus dan pergerakan mereka sulit dideteksi. Jadi harus ada sinergi kuat untuk membendung paham radikalisme itu, baik di masyarakat maupun di jalur pendidikan. Lebih penting lagi, pemerintah harus memperkuat Undang Undang Anti Teror,” kata Badrus.

Direktur Deradikalisasi BNPT Prof Dr Irfan Idris mengungkapkan ISIS adalah chasing (bungkus) baru dari gerakan-gerakan radikalisme terdahulu seperti JI, JAT, dan lain-lain.

Untuk itu, BNPT terus menggalakkan upaya untuk meredam mereka dengan program kontra ideologi, kontra narasi, kontra radikalisme, dan kontra propaganda.

“Kita tidak boleh lemah menghadapi mereka karena radikalisme itu sangat berbahaya. Ada banyak jalan menuju Roma yang mereka lakukan untuk mencapai tujuannya. Negara harus kuat, karena penyakit radikalisme yang menjual agama, membuat negara itu chaos. Itu penyakit, itu ISIS bukan negara. Sama dengan penyakit, kalau kita drop, akan masuk. Kalau negara kita kuat, masyarkat kuat, kampus kuat, saya kira kelompok radikalisme yang mengatasnamakan agama tidak bisa masuk,” ujar Irfan Idris.