TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kordinaor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengaku kecewa dengan Presiden Joko Widodo yang telah mengusung Sutiyoso sebagai calon kepala Badan Intelijen Nasional (BIN).

Pasalnya, nama Sutiyoso banyak dikaitkan dengan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Haris dalam diskusi "Menolak Sutiyoso Sebagai Kepala BIN," di hotel Mega Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/6/2015), mengingatkan bahwa pada pemilihan presiden (Pilpres) 2014, Joko Widodo bisa dipilih rakyat karena saingannya Prabowo Subianto diketahui terlibat kasus pelanggaran HAM.

"Dulu Jokowi bisa menang karena rakyat tidak mau memilih pelaku pelanggaran HAM, Prabowo. Sekarang justru Jokowi memilih pelanggar HAM sebagai ketua BIN," ujarnya.

Ia mengingatkan, bahwa Sutiyoso adalah Panglima Kodam Jaya pada tahun 1996 lalu, dan ia merupakan salah satu aktor dibalik penyerangan kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Justru kini setelah kader PDIP terpilih sebagai Presiden, kader tersebutlah yang menunjuk Sutiyoso sebagai Kepala BIN.

Haris juga menyebut Sutiyoso diduga melakukan pelanggaran HAM saat melakukan operasi pembebasan Timor-Timor atau yang dikenal dengan operasi Seroja, pada tahun 1975 lalu.

Sutiyoso yang juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, juga diduga terlibat dalam kasus pembunuhan lima wartawan asal Australia, kasus tersebut dikenal dengan sebutan Balibo Five.

"Waktu Sutiyoso ke Australia, dia pernah didatangi penyidik Australia mau memeriksa," jelasnya.

Haris mengingatan, bahwa Jokowi memiliki program nawacita, yang salah satunya adalah pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh pemerintah untuk rakyat. Pemilihan Sutiyoso menurut Haris adalah bentuk penyangkalan Jokowi atas programnya sendiri.