TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Disebut-sebut PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo menambah jatah lima kursi menteri menyusul wacana perombakan Kabinet Kerja. Merespons permintaan ini, apa tanggapan Istana?

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, perombakan kabinet merupakan kewenangan penuh Presiden.

Namun, Luhut Pandjaitan menegaskan tidak ada praktik bagi jatah dalam penyusunan kabinet.

"Saya kira enggak lah, enggak ada jatah-jatahan. Sekarang saya lihat akan benar-benar fokus supaya yang terbaik manusianya untuk mendukung atau melaksanakan tugas pokok di kementerian masing-masing," kata Luhut Pandjaitan, Selasa (23/6/2015).

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno langsung tersenyum saat diajukan pertanyaan yang sama.

"He-he-he. Kamu tuh nanyanya sulit-sulit," ujar mantan Rektor Universitas Gadjah Mada itu.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Ia menilai, sebagai partai utama yang mengusung Jokowi, sudah sewajarnya PDI-P diberi kesempatan lebih untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.

Menurut dia, PDI-P memiliki banyak kader profesional yang layak menjadi menteri. Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis.

Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi.

"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.(Sabrina Asril)