TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seleksi calon Pimpinan (Capim) KPK periode mendatang tidak akan terbebas dari intervensi Politik. Itu terjadi lantaran ujung dari proses seleksi Capim KPK, akan ditentukan oleh proses politik di DPR.

"Tarik menarik siapa yang akan memimpin KPK akan tergantung kepada kekuatan real politik di DPR, antara Parpol KIH dan KMP," tegas Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) Petrus Selestinus dalam keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Rabu (24/6/2015).

Ditegaskan Petrus, masyarakat kini sudah dapat menebak kriteria Capim KPK seperti apa yang dikehendaki politisi di Senayan. Secara psikologis, DPR kini masih trauma dengan begitu banyaknya anggota DPR yang diseret ke proses hukum dalam perkara korupsi pada era Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW).

"Karena itu ujung dari kompromi di DPR adalah memilih capim KPK yang sedang-sedang saja kualitasnya. Setidak-tidaknya gaya kepemimpinan seperti Ruki yang akan mereka pilih," lanjut Petrus.

Prediksi Petrus yang juga mantan anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), DPR berharap pimpinan KPK ke depan tidak boleh terlalu keras seperti gaya pimpinan KPK periode AS dan BW.

Karena itu Pansel Capim KPK akan kesulitan meloloskan calon dengan kualitas kelas satu. "Calon kualitas satu akan digugurkan ketika proses uji kelayakan dilakukan DPR," sambungnya.

Melihat tantangan pemberantasan korupsi ke depan dan menurunnya keberanian pimpinan KPK pasca kriminalisasi terhadap AS dan BW, maka pimpinan KPK ke depan harus benar-benar steril dari kasus-kasus pidana atau yang dapat direkayasa menjadi kasus pidana.

Menurut Petrus, kriminalisasi yang dialami AS dan BW telah membuat banyak calon pimpinan KPK yang berkualitas tidak berani masuk mengikuti seleksi.

"Karena itu kharakter pimpinan KPK ke depan selain Kompeten di bidangnya dan memiliki Integritas yang tinggi, maka capim KPK ke depan juga harus memiliki keberanian untuk menyatakan tidak kepada kekuatan politik/penguasa yang mencoba mengintervensi kerja KPK," lanjut Petrus.

Menurutnya, keberanian harus menjadi syarat utama disamping syarat lain seperti memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat.

"Seorang Pimpinan KPK ke depan harus mampu bekerja sama dengan pimpinan Penegak Hukum lainnya seperti Kejaksaan, Kepolisian, BPK dll," lanjutnya.

Namun keluwesan dalam membangun kerjasama dengan Kejaksaan dan Polri, harus tetap menjaga marwah dan warna independensi KPK yaitu berani membongkar kasus-kasus besar.

Ujian utama pimpinan KPK ke depan adalah memiliki keberanian menuntaskan penyelidikan dan penyidikan kasus BLBI dan kasus Bank Century serta kasus-kasus besar lainnya.

Pimpinan KPK ke depan harus berani melawan kriminalisasi dan politisasi yang dilakukan oleh pihak ketiga.

"Jangan kalah gertak lantas kepala dan leher dari KPK diserahkan kepada yang menggertak, sepertihalnya yang terjadi pada AS dan BW yang ketika digertak maka kasus BG dkk langsung lepas dari tangan KPK," sambungnya.