TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Indo Barometer Muhammad Qodari menyebut Joko Widodo (Jokowi) merupakan presiden separuh kekuasaan. Hal tersebut dikarenakan Jokowi tidak memiliki kekuasaan di parlemen.

"Jokowi itu secara realita politik tidak memiliki kaki di parlemen. Kenapa karena bukan ketua umum partai. Karena memang Pak Jokowi ini presiden separo, separo kekuasaan maksudnya karena tidak ada kekuasaan di parlemen," ujar Qodari dalam diskusi bertema 'Menteri Menghitung Hari' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).

Dikatakan dia, para politisi yang mendukung pemerintahan Jokowi di parlemen laporannya bukan kepada presiden tetapi kepada ketua umum partai masing-masing.

Idealnya untuk memperkuat kekuasaannya presiden harus memiliki dua instrumen kekuasaannya yaitu kekuasaan di kabinet dan kekuasaan di parlemen.

"Di dua tempat itu lah kebijakan-kebijakan dirumuskan, dibuat, dan diimplementasikan," katanya.

Saat ini Jokowi hanya memiliki separuh engine kabinet. Bila di kabinet saja Jokowi hanya memiliki separuh engine. Kemudian yang ada di dalam kabinet tidak loyal kepada presiden, tentu presiden tidak bisa menjalankan kekuasaannya secara maksimal.

"Maka ya kasian presiden ini, kasian republik ini karena menteri-menterinya tidak berjalan secara optimal dan menteri-menterinya tidak menjalankan agenda presiden," katanya.