TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo nampak serius mengikuti uji kelayakan dan kepatutan Calon Panglima TNI. Jadwal fit and proper test Calon Panglima TNI di Komisi I DPR molor dari rencana semula pukul 14.00 WIB menjadi pukul 16.00 WIB, Rabu (1/7/2015).

Komisi I DPR harus menunggu Rapat Paripurna pembahasan‎ Usulan Program Pengembangan Daerah Pemilihan (UP2DP).‎ Gatot terlihat membawa komputer jinjing (laptop) untuk pemaparan calon Panglima TNI dihadapan Komisi I DPR. Jenderal Bintang Empat itu didampingi 8 perwira TNI.

Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq yang memimpin rapat kemudian menjelaskan uji kelayakan dan kepatutan tersebut.

"Dalam UU TNI dijelaskan bahwa pencalonan panglima TNI oleh presiden sebelum presiden diajukan ke DPR sejumlah satu nama untuk persetujuan DPR. Beda Kepala BIN bersifat pertimbangan," ujar Mahfudz yang didampingi Wakil Ketua Komisi I DPR Tantowi Yahya, Asril Tanjung dan Hanafi Rais.

Mahfudz sempat menyinggung peristiwa jatuhnya Hercules di Medan, Sumatera Utara. "Ucapan keprihatinan yang mendalam, saudara kita jajaran TNI yang mengalami musibah Hercules di Medan. Tidak hanya dari TNI tetapi sipil, mudah-mudahan musibah ini kita mendapatkan hikmah besar," ungkapnya.
‎
Komisi I DPR membagi fit and proper test menjadi tiga bagian yakni penyampaian visi-misi, program dan pendalaman. Ia pun menawarkan kepada anggota Komisi I DPR apakah akan dilakukan secara terbuka atau tertutup.

Anggota Komisi I DPR pun meminta rapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Gatot pun menyesuaikan keputusan Komisi I DPR.

Akhirnya diputuskan, visi-misi disampaikan secara terbuka. Sementara program dan pendalaman materi dilakukan secara tertutup. Pantauan Tribunnews.com, elit partai politik hadir dalam fit and proper test calon Panglima TNI yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hassan.

Gatot membuka paparannya dengan mengucapkan ibadah puasa. Ia mengingatkan masyarakat Indonesia dari Nanggroe Aceh Darusallam hingga Papua dapat berpuasa dengan nyaman. Berbeda dengan negara-negara skandinavia dimana warganya harus berpuasa selama 21 jam.

"Negara-negara konflik seperti Suriah dan Irak yang berpuasa dalam tekanan," kata Gatot.