Kata Kapolri, Pilkada Serentak Bisa Diundur Jika Anggaran Kurang
Isu Pilkada serentak 2015 diundur muncul dikarenakan kurangnya anggaran pengamanan senilai Rp 500 miliar.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Isu Pilkada serentak 2015 diundur muncul dikarenakan kurangnya anggaran pengamanan senilai Rp 500 miliar.
Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menilai pengunduran pilkada serentak belum dapat diputuskan. Pasalnya, Kapolri masih akan menggelar rapat dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.
"Itu kan nanti ada rapat lagi dengan Mendagri bahwa akan diusahakan untuk bisa dikordinasikan dengan pemerintah-pemerintah di daerah ini," kata Badrodin di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (2/7/2015).
Menurut Badrodin permasalahan anggaran harus dibicarakan lebih lanjut dengan daerah yang menggelar Pilkada. Kapolri dapat mengusulkan penundaan pilkada bila masih terdapat kekurangan anggaran.
"Bisa kita rekomendasikan supaya ditunda saja. Yang ya sudah anggaran, maka siap jalan," kata Badrodin.
Sedangkan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin menilai anggaran pengamanan yang kurang dapat mengencam penyelanggaran Pilkada. "Apabila pada saatnya tidak terpenuhi anggaran, itu harus ada solusi jalan keluar. Karena ketertiban, faktor utama jalannya Pilkada," kata Aziz.
Politikus Golkar itu mengungkapkan pekan depan pihaknya akan berkonsultasi dengan Mendagri mengenai penyelenggaran Pilkada.
Ia menuturkan pengunduran penyelenggaran Pilkada tidak dapat dilakukan tanpa ada persetujuan pemerintah. "Tentu harus persetujuan pemerintah dan harus ada Perppu. Tapi usulan mundul jadwal Pilkada itu masih wacana," katanya.