TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan, kecewa dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan larangan politik dinasti.

"Selamat berkembangbiak politik dinasti, ini upaya upaya memperbaiki pemerintahan tersandung di MK," kata Djohermansyah dalam diskusi di presroom Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Menurutnya, masyarakat Indonesia masih sangat paternalistik sehingga alasan HAM dalam keputusan tersebut tidak tepat.

"Pertanyaannya kalau dianggap melanggar HAM, HAM siapa yang dilanggar? Mungkin HAM dari anggota keluarga petahana?" katanya.

Lebih lanjut dirinya membandingkan dengan HAM rakyat seluruh provinsi atau kabupaten karena dihambat oleh petahana ini.

Djohermansyah menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan penelitian terkait politik dinasti di daerah-daerah.

Menurut Djohermansyah dari waktu-ke waktu politik dinasti semakin merajalela dan hal ini sangat mengkhawatirkan.