Laporan Wartawan Tribunnews, Valdy Arief.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survey pada Kamis (9/7/2015), tentang evaluasi publik setelah satu tahun terpilihnya Presiden Joko Widodo. Hasil survey ini menunjukan bahwa 56 persen responden menyampaikan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah.

Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC menyatakan survey dilakukan dari Mei hingga Juni 2015 dan melibatkan 1220 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Survey ini menemukan bahwa terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Joko Widodo setelah satu tahun terpilih.

Ketidakpuasan masyarakat menurut survey SMRC terjadi pada kondisi ekonomi, kondisi politik dan penegakan hukum di Indonesia. “31,5 persen responden menyatakan kondisi ekonomi Indonesia lebih buruk dari tahun lalu, 37,5 persen responden menyatakan kondisi politik lebih buruk dari tahun lalu, dan 38 persen responden menyatakan penegakan hukum lebih buruk dari tahun sebelumnya,” ujar Djayadi Hanan dalam acara rilis survey yang berlangsung di Cikini, Jakarta Pusat.

Lembaga survey yang mengaku lakukan penelitian dengan biaya sendiri ini, juga menyatakan dalam temuanya terdapat 11 responden pemilih Joko Widodo ketika Pemilu mengaku menyesal memilih mantan Walikota Surakarta tersebut. Menurut Djayadi, jika dijumlahkan dengan keseluruhan responden maka terdapat 53 persen masyarakat yang berada pada posisi tidak mendukung Presiden Jokowi.

SMRC juga membandingkan hasil survey ini dengan hasil serupa pada masa kepemimpinan SBY. Pada saat yang sama SBY mendapat dukungan sebanyak 70 persen responden, sedangkan Joko Widodo hanya mendapatkan 40,7
persen dukungan.

"Temuan ini menunjukan bahwa bulan madu Jokowi dengan rakyat sudah berakhir dan berakhir dengan cepat," kata Djayadi Hanan.

Lembaga survey yang didirikan oleh dosen UIN Syarif Hidayatullah ini juga menanyakan pada responden apakah Joko Widodo harus turun dari jabatan presiden, hasilnya menunjukan 68 persen responden tidak setuju.

“Ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia adalah critical citizens, namun dapat berubah menjadi masyarakat yang anarkis jika situasi ekonomi tidak berubah,” sebut Djayadi di akhir paparanya.