IPW: Insiden Tolikara Terjadi karena Kapoldanya Sibuk Test Capim KPK
IPW: Terjadinya insiden Tolikara akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja Intelkam Polda Papua.
Penulis: Gusti Sawabi
Tribunnews.com, Jakarta - Terjadinya insiden Tolikara akibat tidak adanya kepedulian pimpinan kepolisian dan buruknya kinerja Intelkam Polda Papua. Sehingga keberadaan surat GIDI yang dikeluarkan 11 Juli 2015 tidak diantisipasi dan tidak ada upaya pencegahan hingga kemudian kerusuhan meletus.
Hal itu disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam pernyataan yang diterima Tribunnews.com, Minggu (19/7/2015).
Dari pantauan Ind Police Watch (IPW), sebelum kerusuhan 17 Juli 2015 terjadi di Tolikara, sudah ada dua kerusuhan lainnya. Yakni pada 9 Juli 2015, rumah warga di Kampung Yelok dibakar massa. Lalu pada 15 Juli 2015 sejumlah Hanoi (rumah tradisional) di Panaga dibakar massa.
Sebelumnya, pada 11 Juli 2015 beredar surat GIDI yang kemudian pada 17 Juli 2015 meletus kerusuhan di Tolikara, sebanyak 70 bangunan dan sebuah mushala dibakar massa. Ada tengat waktu tujuh hari.
"Kenapa intelkam Polda Papua tidak melakukan deteksi dan antisipasi dini? Apakah karena Kapolda Papua sedang sibuk mengikuti proses seleksi calon pimpinan KPK sehingga antisipasi terhadap wilayah tugasnya terabaikan?" kata Neta.
Menurut Neta, kerusuhan ini menunjukkan tingkat kepedulian para pejabat Polda Papua sangat rendah. "Dengan adanya kasus ini, Kapolda Papua (Irjen Yotje Mende) harus berjiwa besar mundur dari seleksi capim KPK. Sebab keteledoran dan kecerobohan yang dilakukannya sudah membuat keresahan luar biasa dalam hubungan antara umat beragama, tidak hanya di Papua tapi sudah meluas keseluruh wilayah Indonesia," katanya.
Lebih lanjut Neta mengatakan, dengan adanya kerusuhan di Tolikara ini sudah sepantasnya Kapolri mengevaluasi kinerja Kapolda, Wakapolda, dan intelkam Papua.
"Kecerobohan dan sikap teledor yang mereka lakukan membuat hubungan umat beragama menjadi tegang. Selain itu, pola kerja intelijen dan sinerji kinerja antara Intelkam Polri dan BIN, terutama di Papua patut dievaluasi. Tujuannya agar intelijen tidak kecolongan dan kedodoran
lagi dalam melakukan deteksi dan antisipasi dini di daerah-daerah
rawan, khususnya Papua," katanya.
