Tribun

Insiden Tolikara

Ekonomi Masyarakat Sehat, Rakyat Enggan Berkonflik

Aziz Syamsuddin mengatakan banyak faktor yang bisa menyebabkan insiden pembakaran masjid

Penulis: Johnson Simanjuntak
Ekonomi Masyarakat Sehat, Rakyat Enggan Berkonflik
Ferdinand Waskita/Tribunnews.com
Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aziz Syamsuddin mengatakan banyak faktor yang bisa menyebabkan insiden pembakaran masjid saat Idul Fitri lalu di Tolikara, Papua.

Namun, kata Ketua Komisi III DPR RI itu, faktor paling penting adalah masalah keterbelakangan di sektor pembangunan ekonomi dan insfrastruktur di Papua dan Papua Barat yang masih jauh tertinggal.

“Bisa saja ada asing yang bermain, tapi kalau sektor ekonomi masyarakat disana tidak tertinggal seperti sekarang, maka apapun yang dilakukan asing, akan lebih mudah ditangkal. Makanya perlu jajaran Menko Ekuin dan sekaligus jajaran Menkopolhukum untuk melihat dasar permasalahannya,” ujar Aziz ketika dihubungi, Selasa (21/7/2015)

Pemerintah menurutnya perlu meninjau kembali, apa yang menyebabkan Papua dan Papua Barat meski memiliki sumber daya alam yang berlimpah, tapi masih terjadi keterlebelakangan di berbagai sektor terutama sektor ekonomi.

Berbagai kontrak dengan pihak asing perlu dianalisa dan dicarikan solusi dengan tujuan untuk kemakmuran bangsa Indonesia terutama masyarakat Papua sendiri.

Apa yang salah dilakukan dimasa lalu jangan lagi terus diulangi sehingga tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan jika selama ini kontraknya diperpanjang dan merugikan kenapa terus saja dilakukan.

“Apakah kondisi ini disengaja atau tidak, ini tanggungjawab pemerintah dan kita semua. Kalau memang itu disengaja maka kesengajaan itu harus diputus dan kalau menang hal itu tidak disengaja harus diakhiri. Daerah yang sering terjadi konflik itu biasanya karena ekonomi terbelakang, pembangunan berjalan lamban meski daerah tersebut kaya raya,”katanya.

Dijelaskan, dengan kondisi ini maka berbagai kontrak dengan asing kalau memang tidak menguntungkan maka sudah seharusnya tidak dilanjutkan.

”Masih banyak kekayaan alam di Papua selain Freeport, juga banyak kandungan gas dan minyak. Harus dibuat kontrak yang bisa menguntungkan bangsa Indonesia dan yang tidak menguntungkan agar diputus kontraknya. Kalau ekonomi masyarakat sehat, masyarakat pun enggan untuk berkonflik,” ujarnya.

Ikuti kami di
Klub
D
M
S
K
GM
GK
-/+
P
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas