TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso enggan disebut pihaknya kecolongan sehingga kerusuhan terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua tepat di Hari Raya Idul Fitri 1436 Hijirah kemarin.

"Ya silakan sajalah (menilai sendiri). Saya sudah kasih penjelasan, kamu yang menilai sendiri," ujar Sutiyoso usai mengikuti upacara peringatan Hari Bhakti Adhiyaksa Kejaksaan di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (22/7/2015).

Sutiyoso menjelaskan pihaknya sudah menyampaikan informasi yang berpotensi terjadinya kericuhan, yaitu berawal dari beredarnya Surat Edaran Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) terkait pelarangan ibadah agama tertentu.

Sutiyoso menjelaskan bahwa Surat Edaran tersebut bukan ditandatangani oleh Presiden GIDI. Ketika rapat muspida yang dihadiri Kapolres, para ulama pada tanggal 13 Juli 2015 lalu, Presiden GIDI merespon bahwa ibadah agama tertentu boleh dilaksanakan.

"Ketiga, presiden GIDI akan mencabut surat edaran yang dianggap tidak melalui dia, yaitu oleh salah satu pengurus dan sekretaris saja. Dan respons dari aparat juga adalah dia jaga," kata Sutiyoso

Mantan Ketua Umum PKP Indonesia ini menilai pecahnya kerusuhan di Tolikara bukan karena informasi yang disampaikan BIN tidak akurat, namun terbatasnya personel keamanan di lapangan.

"Cuma anda tahu, di kota kecil seperti itu, dan pasukan terbatas, yaitu cuma 42. Lagian juga dipikir kan semua pihak sudah setuju, termasuk Presiden GIDI, tapi ternyata diserbu seperti itu dengan massa yang banyak dan liar," kata Sutiyoso.