PAN Minta Jokowi-JK Intens Koordinasi Seperti Pak Harto dan SBY
Koordinasi yang intensif menurutnya bisa memecahkan kebuntuan yang dialami pemerintahan saat ini.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PAN, Zulkifl Hasan mengatakan pemerintahan Jokowi-JK bisa mencontoh pemerintahan Soeharto di orde baru yang mampu melakukan koordinasi secara intensif dalam mengelola negara.
Koordinasi yang intensif menurutnya bisa memecahkan kebuntuan yang dialami pemerintahan saat ini.
“Koordinasinya itu harus intens, kalo zaman Pak Harto dan Pak SBY koordinasi itu intens. Dengan kordinasi itulah semua kebuntuan bisa dipecahkan. Karena itu menko harus optimal, jangan sampai ada menteri yang tidak hadir untuk berkoordinasi karena itu akan merepotkan,” ujar Zulkifli di Gedung Parlemen Jakarta, Kamis (22/7/2015).
Dia pun melihat minimnya penyerapan anggaran oleh kementrian saat ini disebabkan karena masalah koordinasi.
”Lah iya itu, kordinasinya, iklim pemerintahan tidak sehat. Masa baru enam bulan kerja di pemerintahan, sudah disibukkan kalau para menteri mau diganti semua,” ujarnya.
Resufle menurutnya baru baik dilakukan kalau minimal usia pemerintahan sudah setahun. Kalau baru 6 bulan sudah mau diresufle, maka menurutnya itu tidak baik. Terlebih menurut Ketua MPR itu ada kemenrtian-kementrian yang nomenklaturnya belum lama diselesaikan.
“Reshuffle itu paling cepat 10 bulan atau optimalnya 1 tahun.Sekarang kan kasihan, ada kementerian yang nomenklaturnya baru selesai sudah diminta diganti. Kalau sudah setahun pemerintahan tidak juga bisa kompak, maka berarti ada yang salah dengan pemerintahan itu, baru direshuffle. Reshuffle juga harus dilihat sebagai hal biasa untuk mengoptimalkan kerja,” katanya.
Sementara terkait menteri keuangan, Zulkifli melihat bahwa menteri keuangan adalah jantung dari pemerintahan. Menteri keuangan menurutnya bertugas menyiapkan anggaran, sehingga menteri keuangan tidak bisa disalahkan kalau penyerapan anggarannya tidak sesuai.
”Kalau tidak terserap masak salah menkeu?,” ujarnya.
Sebelumnya angota KIH yang dimotori oleh PDIP ramai menyerukan perombakan kabinet. Bahkan PDIP berkali-kali meminta jatah tambahan 5 menteri.
PDIP menginginkan agar para menteri-menteri di bidang ekonomi di rombak total karena kondisi ekonomi yang mengalami penurunan drastis saat ini.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.