Masyarakat Disarankan Tak Pilih Mantan Napi Korupsi Jadi Kepala Daerah
Jangan pilih mantan narapidana korupsi maupun yang diduga terlibat kasus korupsi, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pegiat antikorupsi dari Pukat UGM, Zainal Arifin Mochtar, menyerukan masyarakat selektif dalam memilih pemimpin di daerahnya saat Pilkada Serentak.
Jangan pilih mantan narapidana korupsi maupun yang diduga terlibat kasus korupsi, yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
"Sekarang ini lebih kepada kesadaran masyarakatnya. Kalau memang orang yang punya masalah dengan proses korupsi, lebih baik jangan dipilih. Ini tindakan preventif," kata Zainal di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Selasa (28/7/2015).
Menurut Zainal, meski saat ini masih terdapat perbedaan tafsir batas hukuman terhadap mantan narapidana yang boleh ikut mencalonkan diri sebagai kepala daerah, tapi dirinya mewanti-wanti masyarakat lebih rasional dalam memilih. Terlebih mencegah lebih baik daripada mengobati.
"Dorong kesadaran publik untuk melihat bahwa orang yang sudah terpidana kasus korupsi, itu artinya sudah menghilangkan kapasitas mereka memimpin," ujarnya.
