TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Maman Imanulhaq mempersoalkan pengangkatan Velix Wanggai menjadi komisaris PT Antam dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Maman mengatakan, orang-orang yang diduga kuat terlibat tindakan memfitnah Jokowidalam Pemilihan Presiden 2014 seharusnya tidak diberi peran di pemerintahan.

Diungkapkan, Velix yang pada waktu itu salah satu Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disorot karena dugaan keterlibatannya dalam penyebaran Obor Rakyat, terbitan seperti tabloid yang isinya memfitnah pribadi Jokowi dan PDI Perjuangan.

"Menyakitkan. Obor fitnah itu malah bikin berkah Velix dkk. Sementara para kiai yang mencoba memadamkan tetap dianggap tidak ada peran," kata Maman, Rabu (29/7).

Dia menegaskan bahwa perlawanan terhadap penyebaran fitnah keji melalui Obor Rakyat bukan persoalan menjadikan Jokowi sebagai Presiden. Tapi, bagaimana menjaga rasionalitas dan emosionalitas umat agar tak terpancing.

Maman menjelaskan, pada waktu itu dia dan para pendukung Jokowi-Jusuf Kalla aktif melawan Obor Rakyat di wilayah Cirebon, Majalengka, Sumedang, dan Bandung. Obor Rakyat berisi fitnah SARA terhadap pribadi Jokowi. Laporan disampaikan kepada kepolisian disertai bukti beberapa eksemplar Obor Rakyat.

Sejumlah pengurus pesantren Al Mizan di Majalengka milik Maman juga diperiksa polisi sebagai saksi pelapor. Pesantrennya didatangi polisi dua kali. Yang aneh, kepolisian ketika itu menyatakan tak ada penyebaran Obor Rakyat alias hanya fiktif.

"Padahal Obor Rakyat benar-benar ada. Pesantren dianggap bodoh dan mudah dibohongi," jelasnya. Saat ini, kasus Obor Rakyat ditangani Mabes Polri tapi belum ada kejelasan lebih lanjut.

Maman menyesalkan mengapa orang-orang yang pada saat kampanye aktif menyerang Jokowi-JK malah diakomodasi di BUMN dan kementerian. Padahal, begitu banyak pendukung setia Jokowi-JK yang berkualitas tidak diberi peran untuk ikut menjaga pemerintah dan cita-cita yang diperjuangkan bersama sejak awal. "Saya dan pesantren sakit hati sekali," katanya.

Sebelumnya, pihak Kementerian BUMN mengakui memperpanjang masa kerja Velix sebagai komisaris Antam pada Maret 2015.

Velix menjabat komisaris sejak 2013. Sedangkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat belum menanggapi kritik yang sebelumnya sudah disuarakan oleh para bekas relawan Jokowi-JK.