TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Gerindra membantah adanya mahar dalam pilkada serentak. Hal itu menyikapi keterangan Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea yang gagal menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir.

Keduanya mengaku batal maju karena dimintai mahar dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusungnya.

"Enggak ada mahar-maharan," kata Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad ketika dikonfirmasi, Senin (3/8/2015).

Ia mengatakan Jisman juga bukanlah kader Gerindra. Sufmi menduga adanya laporan tersebut dikarenakan sakit hati karena tak diusung Gerindra di Pilkada Toba Samosir.

"Ini perlu diwaspadai bukan kader partai karena bisa itu (sakit hati)," tuturnya.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan seleksi calon kepala daerah oleh Gerindra melibatkan banyak orang. Pertimbanganya untuk kepentingan kemenangan Gerindra.

Mengenai pernyataan Jisman dimana ia dimintai uang mahar oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, Sufmi membantahnya.

"Semua tahu, Pak Hashim pemodal. Ada orang yang mengatasnamakan Pak Hashim. Karena Pak Hashim selama ini Justru suport kaos dan baliho. Justru Pak Hashim ngasih uang," tuturnya.

Selain itu, Sufmi menuturkan Asmadi merupakan Ketua DPC Tobas. Bila ada yang meminta mahar, kata Sufmi, perlu dibuktikan apakah orang tersebut utusan parpol atau bukan.

"Kemudian apakah ada saksi. Kalau dia ada permintaan gitu kan bisa konfirmasi kepada pengurus DPP. Enggak mungkin Pak Hashim minta, kalau enggak ada buktinya bisa pencemaran nama baik," tuturnya.‎

Sebelumnya diberitakan, Asmadi Lubis bersama Jisman Hutapea gagal menjadi pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Toba Samosir. Mereka batal maju karena dimintai "mahar" dalam jumlah besar oleh partai yang akan mengusungnya.

"Di PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) kami diminta Rp 1,6 miliar, sementara di Gerindra Rp 2,5 miliar," kata Jisman kepada Kompas.com, Senin (3/8/2015) di Jakarta.

Jisman yang merupakan kader PKPI ini menjelaskan, sejak awal dia sudah mendapatkan rekomendasi dari DPC PKPIToba Samosir untuk maju sebagai calon kepala daerah.

Namun, di tingkat pusat, rekomendasi tersebut justru diberikan kepada orang lain, yakni Poltak Sitorus. Alasannya, Poltak sudah membiayai Kongres PKPI di Medan sebesar Rp 1,6 miliar.

"Kami diminta mengembalikan uang itu, tentu saja kami tolak," kata Jisman.

Setelah gagal mendapatkan rekomendasi dari PKPI, Jisman bersama Asmadi pun mencoba mencari dukungan lain dari PartaiGerindra. Asmadi kebetulan adalah Ketua DPC Gerindra Toba Samosir.

Rekomendasi DPC Gerindra setempat sudah keluar untuk pasangan ini. Namun, di tingkat pusat, mereka kembali dimintai "mahar" sebesar Rp 2,5 miliar. Sebab, Poltak Sitorus sudah menyetor uang dengan jumlah sebesar Rp 2,5 miliar itu.

"Pak Hasyim Djojohadikusumo (Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra) yang minta uangnya," kata Jisman.