TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memanfaatkan momentum perpanjangan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2015.

Wakil Sekjen DPP PDIP, Ahmad Basarah, menyebut partainya akan berusaha agar tidak ada daerah yang batal menggelar Pilkada.

Kepada wartawan usai menghadiri Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI), di Jakarta International (JI) Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2015), Basarah mengatakan PDIP masih berkonsolidasi dengan pimpinan partai politik lainnya agar tidak ada daerah yang kekurangan calon peserta.

"Kita sedang berkonsolidasi di tingkat pusat dengan pimpinan-pimpinan partai lain, supaya beberapa daerah yang masih satu calon kepala daerahnya, bisa ada calon lain," katanya.

Ketua Fraksi PDIP di MPR ini mengaku bila keadaan tidak berubah, maka partainya akan dirugikan. Di Surabaya, pasangan Tri Rismaharini dan Wisnu Sakti Buana yang didukung PDIP, hingga kini tidak mempunyai lawan. Begitu pun di Blitar, di mana Rijanto-Marhaenis Urip Widodo juga tidak mempunyai lawan.

Rakyat menurut Basarah juga akan dirugikan bila ternyata ada tujuh daerah yang batal menggelar Pilkada tahun ini. Pasalnya menurut Peraturan Komisi Peraturan Umum (PKPU) nomor 12 tahun 2015, posisi kepala daerah di wilayah tersebut akan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) hingga tahun 2017.

"Kepala daerah Plt (pelaksana tugas) ini tidak bisa menjalankan fungsi-fungsi kepala daerah, karena kewenangan Plt tidak sepenuh kewenangan definitif. Rakyat nanti dirugikan," jelasnya.

Ahmad Basarah memastikan partai berlambang kepala banteng itu tidak akan berbuat curang. PDIP kata dia tidak akan mengusung calon boneka, agar di Surabaya dan di Blitar jumlah pesertanya mencukupi, sehingga Pilkada dapat digelar.