Dicurigai, Pengelolaan Dana BPJS Kesehatan
Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seperti yan
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Hasanudin Aco
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tidak seperti yang diharapkan masyarakat.
Apalagi bila melihat fasilitas yang didapat selama ini, dan cara pengelolannya.
"Sekarang kalau ditanya masyarakat satu-satu yang bayar BPJS itu, mana ada yang tahu uang yang mereka keluarkan untuk iuran BPJS, kemana dan untuk apa, dikelolanya bagaimana," kata Daeng saat diskusi di Pasar Festival, Kuningan, Jakarta, Minggu (9/8/2015)
Secara historis, dijelaskan Daeng, BPJS itu sebenarnya berasal Asian Development Bank (ADB) yang membiayai perencanaan sampai pembentukan Undang-undang No 40/2004 Tentang Sistim Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS. Karena itu Daeng mencurigai ada titipan kepentingan kekuatan finansial global di belakangnya.
Ia menilai bahwa keterlibatan ADB dapat dilihat dari Surat Menteri Keuangan RI Tahun 2002 yang ditandatangani Menkeu Boediono kepada Presiden ADB Tadao Chino saat itu. Di dalam suratnya, Menteri Keuangan pemerintahan Megawati Soekarnoputri meminta asistensi teknis dan finansial berupa hutang dari ADB untuk pembentukan OJK (Otoritas Jasa keuangan), BPJS dan memperkuat PPATK.
"Jadi tujuan sebenarnya untuk memperkuat sistem keuangan yang mengandalkan investasi dalam pasar keuangan dan modal. Karenanya jangan mimpi BPJS untuk pelayanan kesehatan. BPJS adalah alat penarikan dana masyarakat secara murah dan memaksa. Karena sifatnya individual, masyarakat tak bisa menghindar," ungkap Daeng.
Atas dasar itu pihaknya sejak tahun 2003 gencar menolak program jaminan sosial nasional (JSN) yang akhirnya saat ini berbentuk BPJS. Sebab dia menilai lembaga yang harusnya bisa melaksanakan amanah konstitusi untuk bisa menjamin kesehatan dan sosial masyarakat, kok malah bersifat seperti asuransi murni pencari profit.
"Rakyat dieskploitasi, padahal rakyat sudah dikeruk lewat pajak, ini terus dikeruk. Rakyat diperalat hanya dijadikan peserta yang ditentukan oleh seberapa besar dia mampu bayar," kata Daeng.
